Apakah Presiden Joe Biden Menginginkan AS Menjadi Negara yang Menjaga Toleransi?

Optimisme untuk menjaga dan menciptakan perdamain dunia dan toleransi antaragama harus tetap tertanam di hati semua umat yang menyatakan diri beragama. Karena, agama apapun pada prinsipnya membawa misi perdamaian. Jika berbicara tentang perdamaian dunia. 

Baru-baru ini presidan AS Joe Biden cukup menngemparkan warga net dan dunia lewat kebijakannya dengan mengembalikan beberapa kebijakan yang sempat dilarang oleh presiden sebelumnya Donald Trump. 

Kilas dibalik sepuluh hari pertama Joe Biden setelah terpilih menjabat sebagai presiden AS, banyak diisi dengan keputusan eksekutifnya. Dimulai dengan mencabut beberapa kebijakan kontroversial dari Presiden sebelumnya, serta menambah dan memperbarui kebijakan baru terkait dengan covid 19.

Jika presiden sebelumnya Donal Trump membuat kebijakan dengan mengeluarkan perintah eksekutif saat masa jabatannya belum genap sepuluh hari.

Tepatnya pada tanggal 27 Januari 2017, yaitu tentang perintah eksekutif (executive order) yang isinya melarang masuk untuk sementara para pengungsi dan pendatang dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Kebijakannya setara keppres, 13769 itu dengan judul, "upaya perlindungan diri atau langsung perlindungan diri Amerika Serikat dari penyusupan teroris asing". 

Kebijakan yang dibuat Trump terkesan terburu-buru dibuat, mengingat kebijakan tersebut dibuat di masa jabatannya yang belum genap sepuluh hari. Maka tidak heran jika tidak sedikit warga AS yang mengkritik dan berunjuk rasa atas kebijakan Trump tersebut.

Berbagai isu juga mengiringi kebijakan kontroversial tentang pelarangan imigrasi mayoritas negara muslim oleh presiden Trump tentang dendam pribadi terhadap terorisme. Kenyataan paradoks memang sering kali menunjukan kebalikannya dari nilai perdamaian. Berbagai hal seperti tindak kekerasan, kerusuhan, dan bahkan terror sering kali melibatkan sentimen agama.

Terlepas dari apapun motivasi Trump dalam menjaga keamanan AS dalam membuat keputusan tersebut. Hal ini menjadi ancaman bagi tatanan sosial yang awalnya rukun dan toleran menjadi sebaliknya. Selain itu hal tersebut juga menambah presentase tinggi dalam sentimen umat beragama.

Walaupun banyak penolakan tentang kebijakan Trump, pada akhirnya kebijakan tersebut berhasil disetujui dengan selisih yang tipis. Kebijakan presiden Trump yang akhirnya disetuji 5 Hakim Agung dan di tolak 4 hakim Agung Di umumkan pada 26 Juni 2018.