Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa yang disingkat PKD demi suksesnya Pemilu 2024, seperti halnya yang berada di kecamatan Kadungora pada tanggal 31 Januari 2023, ketika desa Talagasari yang merupakan salah satu desa di kecamatan Kadungora (Garut) dengan cara kualifikasi melalui test penerimaan yang diadakan di kantor pengawas pemilu kecamatan Kadungora.
Salah satu kandidat yang mengikuti test wawancara adalah Saepul Sigit yang merupakan salah satu peserta berpengalaman di pemilu 2019, bukti nyata selain pengalaman yang dimiliki sebagai pengawas pemilu pada waktu itu bernama PPL yang sekarang bernama PKD (Pengawas Kelurahan/Desa).
Menurut pengalamanya sebagai pengawas pemilu sebelumnya, beliau menikmati sebagai Pengawas Pemilu tingkat desa karena bisa mengawasi proses pemilihan umum di tiap kampung/TPS secara langsung dengan menugaskan pengawas pemilu di tiapa TPS (PTPS), sehingga sangat membantu sekali terjadinya kecurangan di tiap TPS.
Semenjak adanya Pengawas pemilu sampai tingkat TPS, pemilu di Indonesia memiliki kemajuan yang signifikan, karena meminimalisir kecurangan juga berburuk sangka antar calon sudah mulai terealisasi karena bisa mengawasi sampai level bawah yang di komandoi oleh Pengawas Kelurahan/Desa dengan kepanjang tanganan Pengawas TPS.
Panitia seleksi Pengawas Kelurahan/Desa yang berkantor di  kp. Batu Gede  (Desa Cisaat – Kecamatan Kadungora) menyeleksi calon dari 14 desa yang berada di kecamatan Kadungora, yang akan disebar ditiap desa bukti nyata bahwa Badan Pengawas Pemilu serius dalam merekrut setiap calon PKD, karena mereka merupakan calon ujung tombaknya pemilu.
Sejumlah 54 orang mengikuti seleksi yang akan di kurasi menjadi 14 orang sesuai jumalah desa yang berada di kecamatan Kadungora, ini membuktikan bahwa seleksi calon PKD benar-benar ketat untuk mencari PKD yang berkualitas untuk mensuksekan pemilu yang jujur dan adil sesuai yang diharapkan masyarakat Indonesia dengan memiliki pemimpin yang berkualitas jauh dari kecurangan.
Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang dinantikan dengan masa jabatan Presiden Jokowi yang sudah tidak bisa mencalonkan lagi sesuai undang-undang karena sudah memimpin 2 periode, menjadikan pesta demokrasi dengan para calon baru. Hal ini akan  berdampak pada masyarakat dalam memilih yang akan memilih pemimpin benar-benar baru dan kebijakan baru, maka daripada itu pengawas pemilu harus extra dalam menjalankan tugas guna menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan.
Seperti kita ketahui bahwa pengawas pemilu merupakan ujuk tombaknya dalam pemilihan umum, karena bertugas mengawasi kinerja KPPS dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang telah diterapkan oleh KPU yang diawasi Bawaslu mulai dari tingkat TPS sampai pusat, menjadikan pemilihan umum lebih transfaran yang menghasilkan pemimpin terbaik demi kemajuan bangsa ini.
