Bagi Puan Maharani, setidaknya dengan mempertimbangkan kemajuan beberapa tahun terakhir ini, bisa dikatakan urbanisasi adalah "keniscayaan"; sebuah "fitrah" alam, bahwa manusia pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, terutama secara ekonomi. Maka, pergi ke kota, menurut Puan Maharani, menjadi semacam "chip" yang tertanam dalam masyarakat, karena di kota-lah banyak ditemukan pundi-pundi rupiah, lebih mudah mencari "gula" kehidupan. "Ini sebuah kewajaran", kata Puan Maharani.
Meski sebagai "keniscayaan", tapi pada sisi yang berbeda urbanisasi menjadi masalah. Menurut Puan Maharani hal ini merujuk pada realitas yang berkembang bahwa urbanisasi menjadi masalah bagi banyak kota di seluruh dunia. Hal itulah yang disampaikan oleh Puan Maharani, atas nama Pemerintah, pada "14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017"Â yang diselenggarakan di Hotel Hyatt, Yogyakarta, dengan tema besar "Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration -- A south-south perspective and intervention needs".
Puan Maharani menyampaikan saran, pertimbangan, serta gagasannya terkait urbanisasi, termasuk solusi cerdas bagaimana semua pihak peduli pada masalah urbanisasi dengan melibatkan intervensi kebijakan dari pemerintah. Bagi Puan Maharani, menjadi sebuah keniscayaan untuk mengelola human mobility  secara lebih baik.
Bagaimana konteks pengelolaan urbanisasi itu? Menurut Puan Maharani, urbanisasi harus mampu memenuhi hak-hak migran serta mampu mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.
Seperti apa potensi masalahnya? Puan Maharani menjabarkan secara lebih rinci, bahwa setiap pergerakan manusia tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, bahkan penyakit, dan berbagai hal lainnya. "Jika tidak diperhatikan dengan baik, tentu saja ini akan menjadi pemantik munculnya masalah di masa yang akan datang", Â jelas Puan Maharani.
Untuk itulah, Puan Maharani menyarankan agar persoalan urbanisasi ini menjadi perhatian khusus sekaligus perlu intervensi kebijakan dari pemerintah. Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh negara-negara dalam Partners in Population and Development, Â diharapkan Puan Maharani mampu menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan, terutama untuk menjaga derajat kualitas hidup penduduk meski hidup di perkotaan.
Intervensi kebijakan pemerintah, menurut Puan Maharani, juga bisa dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional berdasarkan paradigma pembangunan berwawasan kependudukan. Hal ini dicontohkan oleh Puan Maharani dengan konsistensi dan komitmen pemerintah untuk membangun desa, menata kota. Konsep membangun semacam ini, adalah upaya untuk menyebarkan "gula" dan "kue" kehidupan sehingga masyarakat tetap betah berada desa. Membangun dan memajukan desa, menurut Puan Maharani, adalah spirit pembangunan yang berdasarkan pada kesejahteraan dan keadilan terutama dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah.
Itulah beberapa solusi cerdas Puan Maharani dalam menyikapi dan merespon urbanisasi.
