Padahal amanat UU 36/2009 tentang Kesehatan pasal 171 ayat 3 sudah memberikan arahan bahwa untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas anggaran kesehatan perlu diutamakan untuk fungsi layanan promotif dan preventif. Faktanya mulai tahun 2010-2017 proporsi anggaran kesehatan untuk promotif dan preventif cenderung menurun meskipun angka nominalnya meningkat. Hal ini sangat serasi sekaligus menjadi jawaban kenapa RPJMN 2020-2024 pemerintah saat ini telah menetapkan bahwa tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, analis laboratorium medik, tenaga kesling dan farmasi menjadi prioritas. Karena tenaga kesehatan tersebut yang paling banyak diabaikan dan paling banyak mengalami kekurangan dalam pemenuhan layanan promotif dan preventif.
Disisi lain keseriusan pemerintah dibeberapa daerah melalui gugus tugas penanggulangan Covid 19 masih gengsi dan belum mau mengajak para akademisi. Termasuk belum dilibatkanya akademisi yang konsen kepada pelayanan promotif dan preventif yaitu program studi ilmu kesehatan masyarakat untuk ikut menyelesaikan persoalan kesehatan publik didaerahnya. Dari sekitar 200 an prodi kesehatan masyarakat yang terdaftar dan tersebar hampir disemua Provinsi Indonesia, saya yakin hanya hitungan jari pemerintah daerah yang mau melibatkan akademisi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Padahal pedoman yang dibuat dan ada dilaman resmi tim gugus nasional covid 19 sudah meminta untuk mengajak dan melibatkan akademisi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19.
Hal tersebut bisa menjadi takaran, sejauh apa keseriusan dan kesiapan kita mencoba “New Normal” untuk sosial. Padahal disisi kesehatan dan pendidikan sedang dalam keadaan tidak normal. Apakah ekonomi kita bisa tumbuh positif jika sisi kesehatan dan pendidikan kita selama ini masih abnormal, minus atau negatif? lalu seberapa kuat upaya normalisasi sisi kesehatan itu?
Jika kita sudah tahu lobang sisi kesehatan, maka kita harus punya prioritas dan harus mampu menutup lobang-lobang masalah itu. Selama ini seakan yang terjdi adalah membiarkan lobang utama dan prioritas. Dengan kata lain selama ini memilih lobang yang tidak dalam dan tidak prioritas, atau yang lobangnya sudah tertutup tapi ditutup terus hingga menggunung dibeberapa titik.
Ibarat jalan raya dengan lobang yang dalam belum tertutup disisi lain ada bekas lobang tetapi tertutup dengan tidak rata atau menggunung Alhasil terjadilah jalan tidak rata, tidak mulus dan bergelombang dibeberapa titik yang akhirnya bisa mengakibatkan bahaya dan kecelakaan para pengguna jalan.
Jangan sampai keinginan new normal kita disatu sisi membuat ab normal dan kesenjangan yang tinggi disisi lain yang akan berdampak buruk pada semua sisi. Atau maunya serba instan, ambil jalan pintas dan potong jalan tapi mengambil porsi untuk menambal sisi lobang kesehatan dan sisi lobang pendidikan yang masih jauh dalam keadaan normal sesuai standar dan pedoman yang telah ditetapkan dan disepakati sendiri.
Tidak bosan-bosanya saya mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk memperbaiki dan memperbarui sistem kesehatan masyarakat kita. Meskipun kawan-kawan daerah baik akademisi maupun organisasi profesi seperti PERSAKMI di sebagian daerah sudah berupaya mencoba menambal dibeberapa titik sesuai konsep "new normal' bidang kesehatan melalui program pemberdayaan tenaga kesehatan masyarakat seperti sahabat desa, desa sedaya, tenaga surveilans kesehatan desa/keluarahan tetapi hingga kini belum mampu menutup sebagian besar lobang kesehatan itu.
Semoga pilihan penentu kebijakan tidak melenceng jauh dari rencana dan masalah, mau koloborasi dan melibatkan semua pihak dalam menyelesaikan masalah pandemi maupun menjaga sisi kesehatan untuk jangka panjang.
