Mohon tunggu...
Agus Samsudrajat S
Agus Samsudrajat S Mohon Tunggu... Pembelajar Di Bumi Senentang Perbatasan Indonesia Malaysia* http://agus34drajat.wordpress.com/

*Pembelajar di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia* http://agus34drajat.wordpress.com/

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan Artikel Utama

Lucunya Kebijakan Kesehatan Negeri Ini

24 Agustus 2016   09:26 Diperbarui: 11 September 2016   11:29 0 7 1 Mohon Tunggu...
Lucunya Kebijakan Kesehatan Negeri Ini
Ilustrasi - KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Anggota Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi gratis kepada anak difabel di SLB Negeri 1 Bantul, Kecamatan Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (4/6). (Kompas)

Dunia adalah panggung sandiwara yang kadang bisa membuat kita tertawa karena lucu, bahagia bahkan berduka menjadi ungkapan yang tepat terkhusus untuk upaya kesehatan masyarakat (kesmas) negeri ini. Semoga panggung sandiwara upaya kesmas negeri ini berakhir dengan ending cerita yang indah, adil, damai dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya. 

Bagaimana tidak lucu, ketika seorang sahabat sekaligus guru, orang tua atau saudara dari kalangan akademisi praktisi maupun pemerhati kebijakan kesmas menyampaikan, “Lucu ya kebijakan kita ini, katanya upaya kesmas, meningkatkan kesmas tapi koq tidak ada indikator SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) sebagai tenaga kesmas di sana, dikemanakan SKM, lalu siapa yang akan menjadi pelaksana dan penanggung jawab program-program kesmas di sana, apa diserahkan ke profesi lain yang bukan kompetensi utamanya, kalau iya maka kacaulah negeri ini.” Itu ucapan seorang sahabat yang pernah menjadi tenaga kesehatan teladan nasional 2009 dan seorang maestro Indonesia era BJ Habibie Penggagas paradigma sehat, program Indonesia sehat 2010.

Sudah cukup baik kebijakan tahun 2005 lalu di mana rasio SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat mencapai 49/100.000 penduduk guna mewujudkan paradigma sehat. Entah kenapa di saat rasio beberapa jenis tenaga kesehatan tertentu dinaikkan justru untuk SKM bukannya ikut dinaikkan tapi justru malah diturunkan drastis menjadi 13/100.000 penduduk pada tahun 2015 melalui Permenkes 33 tahun 2015. 

Di saat itu juga fakta data jumlah penduduk semakin meningkat yang diikuti dengan meningkatnya kematian ibu, meningkatnya penyakit tidak menular akibat perilaku hidup yang juga kurang didukung kebijakan pemerintah, semakin tidak terkendali dan paling mendominasi. 

Padahal Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 memprioritaskan tenaga kesehatan masyarakat tersedia di layanan primer. Lucunya kebijakan kesehatan masyarakat negeri ini. Katanya ideologi kita pancasila, apakah seperti ini kebijakan upaya kesmas yang adil dan beradab?

Rasio Tenaga Kesehatan Dokumen Bappenas 2005 & Permenkes 33/2015
Rasio Tenaga Kesehatan Dokumen Bappenas 2005 & Permenkes 33/2015
Tidak hanya kebijakan nasional. Kebijakan daerah juga ikut-ikutan membuat peraturan upaya kesmas tanpa melibatkan SKM sebagai tenaga kesmas. Sebut saja peraturan daerah (Perda) provinsi Jawa Timur no.7 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Perda Sulawesi Tengah no. 8 tahun 2014 tentang pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan. 

Kedua Perda tersebut tidak menyebutkan adanya SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat yang ditempatkan di desa atau kelurahan bersama dengan keempat jenis tenaga kesehatan lain. Yakinkah upaya kesmas akan berjalan baik dan lancar tanpa SKM? Negeri ini sudah menyediakan puluhan ribu SKM setiap tahun, jadi potensi emas yang sayang kalau tidak difungsikan, berikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyehatkan bangsa ini.

Belum lagi kalau kita lihat sebuah data puskesmas tahun 2016 yang hingga kini sebagian besar baru 8.640 (89,5%) dari 9.655 puskesmas di Indonesia, belum memiliki tenaga kesehatan sesuai kebutuhan standar. Salah satu jenis tenaga kesehatan yang belum memenuhi itu adalah SKM. Sebuah data tenaga kesehatan puskesmas 2014 di salah satu provinsi Pulau Jawa mengungkapkan, setidaknya ada 3 kabupaten/kota tidak atau belum memiliki tenaga kesehatan masyarakat sama sekali (kosong) di seluruh puskesmasnya. Jika Pulau Jawa dengan akses yang lebih baik saja masih demikian, lalu bagaimana dengan keadaan tenaga kesmas di puskesmas luar Jawa.

Masihkah kita diam, berpangku tangan melihat keadaan yang demikian. Kesehatan masyarakat negeri ini terampas haknya dengan tidak adanya tenaga andal masalah kesehatan masyarakat, yaitu SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Jika fungsi puskesmas adalah upaya kesmas, mari coba lihat data, apa sudah ada tenaga kesmas yang diberdayakan, diturunkan untuk masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya. 

Padahal jelas masalah publik adalah tanggung jawab negara tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah desa. Oleh karena itu, salah satu indikator IDM (Indeks Desa Membangun) Kementerian Desa adalah menempatkan SKM sebagai tenaga kesmas guna memenuhi hak kesehatan masyarakat sebagai indikator keberhasilan masyarakat dan pembangunan desa. 

Masih banyak lagi kebijakan yang belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sedikit daerah yang belum memiliki kebijakan terkait pendayagunaan tenaga kesehatan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat yaitu sehat. Negeri ini butuh pemimpin sekaligus pejuang paradigma sehat, yang lebih memikirkan rakyat untuk tetap sehat supaya tidak sakit, produktif dan kreatif. Bukan pemimpin yang hanya mempedulikan saat sakit atau pengobatan saja. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2