Finlandia yang dianggap salah satu kiblat pendidikan masuk 10 besar untuk Science dan Reading. Sayang sekali untuk kelompok kemampuan Matematika, negara ini harus puas di urutan 16.
Tahun 1969-1983 Indonesia pernah ekspor guruÂ
Berkaca dari ranking yang terus menurun, apa yang perlu kita evaluasi dari catatan sistem pendidikan kita sejak era kemerdekaan?
Indikasi pendidikan kita lebih unggul untuk kawasan Asia Tenggara pada masa lalu yaitu pernah terlaksananya ekspor tenaga guru (dan dosen) ke Malaysia dan Vietnam. Momen ini terjadi setelah hubungan Indonesia-Malaysia mencair pasca konfrontasi era Soekarno.
Sumber mengatakan bahwa Malaysia sempat mengalami cuma punya 3 lulusan S2 pada waktu Indonesia sudah punya banyak. Mereka juga memerlukan tenaga pelaksana untuk mengadakan perbaikan besar-besaran dalam sistem pendidikan dan kurikulum.
Memenuhi kebutuhan tersebut, pada rentang 1969-1976 ada ratusan guru yang diterbangkan ke Malaysia. Tugasnya yaitu untuk mengajar dan melatih calon guru. Dosen juga ikut berangkat dengan misi  merintis pendidikan tinggi yang saat itu hanya mampu menyelenggarakan pendidikan D3. Pengiriman terus berlanjut hingga era Menteri Pendidikan Doed Joesoef tahun 1978-1983 (republika.co.id).
Kabar terbaru  tahun 2019, Indonesia mengulang  cerita sukses ekspor guru era 70-an. Mengutip catatan okezone.com, ada 94 yang lolos seleksi dari hampir 3000 pelamar. Mereka diterbangkan bukan sebagai undangan tetapi untuk mengajar anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Bukan sebagai kelompok elit pengajar yang sengaja didatangkan pemerintah seperti dulu.
Hal ini perlu dikritisi bahwa kita ternyata " juara" untuk urusan ekspor tenaga kerja mengingat populasinya yang menakjubkan. Juga soal mengapa anak-anak TKI itu tak bisa masuk sistem pendidikan setempat sampai harus disediakan guru dari negeri sendiri.
Anggaran besar, kualitas merosot
Kembali pada persoalan awal. Kesimpulan sementara dari tren peringkat tadi yaitu perlu perhatian serius untuk membenahi sistem pendidikan. Ranking PISA boleh dan kita berhak abaikan; tetapi harus fair juga apakah kita punya alat ukur kredibel yang mampu mengontrol kualitas lulusan sekolah yang ada?
