DPR mengusulkan agar seleksi CPNS tahun 2021 diulang. Hal itu dikatakan Junimart Girsang dari Komisi II dengan alasan adanya indikasi kecurangan.
"Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," usul Junimart Girsang (kompas.com, 6/11/2021).
Usulan  tersebut mengikuti temuan aplikasi Zoho dalam komputer peserta saat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Sulbar. Aplikasi remote tersebut diduga untuk membantu yang bersangkutan dalam mengerjakan soal. Akibat insiden ini sebanyak 59 peserta dinyatakan didiskualifikasi.
Sebelum heboh kecurangan itu muncul di media, pengguna twitter lebih dulu tahu spoiler kabar tersebut beberapa hari sebelumnya. Whistle blower-nya siapa lagi kalau bukan El Diablo yang juga pernah mengiris sejumlah kasus besar sebelum akhirnya diberitakan pers.
Yang menarik dari utas pengungkapan oleh  setan twitland @txtdaridgmbk itu adalah solusi pengusutan. Untuk menuntaskan indikasi kecurangan itu ia mengusulkan agar server komputer di BKN diaudit forensik. Jadi bukan komputer peserta saja yang digeladah tetapi juga di server komputer penyelenggara di pusat.
Lantas apakah layak mengusut hingga ke hulu untuk memangkas 59 peserta ujian yang lancung?Â
Masalahnya adalah kasus yang 59 peserta itu hanyalah puncak gunung es saja. Dugaan kecurangan SKD yang dikatakan El Diablo sudah terjadi bertahun-tahun dan menyangkut suap triliunan rupiah yang berasal dari ribuan CPNS yang menggunakan jasa orang dalam.
Tentang suap untuk diterima PNS ini memang bukanlah hal yang asing karena sejak lulus kuliah penulis kerap mendengar ini. Salah satu istilahnya yaitu "beli SK" maksudnya menyuap untuk memperoleh surat keputusan (pasti) diangkat jadi PNS.
Karena kurang begitu berminat --terlebih lewat jalur begitu-- tawaran begini dianggap angin lalu saja. Mau dilaporkan juga bingung lapor siapa dan yang penting adalah apa buktinya?
Mungkin kasus yang terjadi saat ini adalah momentum tepat untuk menelusur lebih jauh dugaan keterlibatan internal BKN melalui audit server komputer. Potensi pengaturan skor ujian memang mungkin dan jika itu terjadi secara sistematis berarti akan menjadi beban. Calon PNS yang berkualitas akan tersingkir sekian persen untuk mengakomodasi kursi peserta lewat pintu rasuah.
Langkah investigasi server komputer penyelenggaraan SKD ini lebih murah dan efektif. Dibandingkan dengan mengulang SKD se-Indonesia itu berapa biayanya? Lagi pula pelaku utama yang bertanggung jawab sudah pasti akan lolos.
