Dengan adanya perbaikan tersebut pola serupa yang terjadi pada waktu lalu --gangguan dan kegaduhan-- setiap saat dapat berkembang.
Daripada repot meladeni akal-akalan dan kegaduhan yang menguras tenaga, lontaran wacana pengimbang dapat menyangga beban akibat tekanan politik oposisi.
Bukan maksud perpanjangan jabatan yang menjadi tujuan, tetapi lebih pada manuver preemptive mendahului serangan lawan.
Sasaran utamanya adalah kelompok netral --akademisi, non-politis-- agar menyuarakan penolakan. Aspirasi untuk menolak perpanjangan jabatan presiden dan tuntutan mematuhi konstitusi berarti mengamankan masa jabatan normal presiden itu sendiri.
Pengamanan masa jabatan normal saat ini penting terutama karena masa kritis pandemi belum lewat. Juga proses pemulihan ekonomi yang mungkin perlu waktu bertahun-tahun.
Sangat disayangkan jika energi untuk fokus terhadap masalah utama harus teralihkan gara-gara kegaduhan yang tak perlu.
Selain penanganan pandemi, pemerintah juga sedang mengejar aset-aset negara yang puluhan tahun dikuasai segelintir elit politik dan ekonomi di masa lalu. Jumlahnya ratusan triliun, yang sudah diketahui.
Salah satu kabar baik yang masih hangat yaitu upaya Kemenkeu dan Satgas BLBI mendapatkan aset Rp 110 triliun dari obligor dana BLBI. Jumlah yang tidak sedikit.
Baca: Kemenkeu kejar aset Rp 110 T dari obligor BLBI
Selain BLBI, kasus-kasus lainnya masih dalam proses seperti Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Tanpa stabilitas politik yang kuat, kasus-kasus itu bisa menguap lagi dan terlupakan.
Mewaspadai kelompok kepentingan yang ingin Jokowi terus berkuasa itu perlu. Namun mengawasi kepentingan para koruptor dan perampok aset negara juga tak kalah penting.
Waspadalah, waspadalah!. #BangNapi.***
