Ketika terjadi puncak kasus di Jawa-Bali saja sempat terjadi kelangkaan berbagai sarana pendukung perawatan seperti oksigen, kamar, obat, dan nakes. Bagaimana jika hal serupa terjadi di daerah di luar Jawa yang fasilitasnya lebih terbatas?
Meski sudah relatif menurun bukan berarti di Jawa sendiri boleh bernapas lega. Pelonggaran --jika diterapkan-- harus memperhatikan betul pengalaman sebelumnya.Â
Yang perlu dicatat adalah masih tingginya angka kematian harian. Bulan Juli lalu terjadi kenaikan angka kematian hingga hampir 350% dan tentunya ada kontribusi Jawa-Bali yang cukup besar. Tak ada artinya kasus positif sedikit jika kematian masih tinggi.
Supaya angka kematian dapat ditekan, program vaksinasi harus semakin massif dan menjangkau warga lebih banyak. Selain itu berbagai aturan pasca-vaksinasi yang berpotensi mempersulit seharusnya ditinjau ulang.
Peraturan-peraturan seperti makan di warteg 20 menit dan harus menunjukkan kartu vaksin, juga jika ke mall, itu memang bagus. Akan tetapi ada potensi menambah kesulitan bagi warga jika tidak diimbangi dengan kemudahan memperoleh vaksin.
Jika peraturan di atas diterapkan maka berarti 267 juta penduduk harus sudah divaksin menjadi keniscayaan. Dengan 2 dosis per warga berarti pemerintah harus menyediakan 500 jutaan dosis vaksin yang harus tercapai 100% dalam waktu singkat.
Menerapkan peraturan secara membabi buta tetapi tanpa memikirkan hal-hal pendukungnya hanya akan menimbulkan benturan yang tidak perlu. Jika angka vaksinasi katakanlah sudah di atas 80% dan fasilitas vaksinasi juga terjangkau maka peraturan kartu vaksin di tempat publik bisa diberlakukan.
Yang lebih penting tentunya adalah konsistensi penerapan prokes dan manajemen pengelolaan kasus dari mulai muncul hingga penyelesaian.
Terkait prokes nyatanya masih banyak pejabat yang abai. Pelanggaran yang dilakukan pejabat dan aparat seharusnya ditindak lebih cepat dan tegas.
Kepala daerah dan pejabat juga dituntut memahami alur penanganan Covid-19.
