Munculnya temuan data ganda bantuan sosial menyebabkan banyak data penerima bantuan harus dihapus. Ada 21 juta data. Menyikapi temuan tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharani sudah melaporkan ke Jokowi dan DPR. Ada potensi  kerugian keuangan negara yang sangat besar.
Tentang data ganda ini Jokowi pada Mei lalu sudah menyinggungnya. Menurut presiden, hal ini harus cepat diselesaikan dan dikawal akurasinya oleh BPKP Â (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Presiden Jokowi (merdeka.com, 27/5/2021):
"Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran jadi tidak cepat, lambat, dan tidak tepat sasaran."
Berbeda dengan laporan ke Jokowi sebagai atasan langsung, laporan Risma ke DPR justru berbalik menambah beban. Anggota dewan dari Fraksi PAN mendesak Risma untuk mengungkapkan pihak yang melakukan tekanan saat data ganda dihapus.
Yandri Susanto, DPR (detik.com, 3/6/2021):
"Ya nggak, ini kan kita yang diberikan amanah oleh rakyat harus tahu juga, dan ini kan kita, gini loh, Bu, kita termasuk yang tertuduh, DPR menyetujui, oleh publik kita ini, seolah menyetujui data fiktif tapi anggarannya disalurkan loh, Bu. dan Triliunan loh."
Menteri parpol asal PDIP ini tampak tak habis pikir mengapa DPR marah-marah karena merasa tidak menyebut DPR yang melakukan tekanan. Berkali-kali ia menjelaskan hal itu dan mengaku sudah melaporkannya ke presiden.
Rumitnya penyaluran bansos di daerahÂ
Peristiwa lain yang terjadi dalam waktu berdekatan dan terkait dana bansos sempat pula mendera Risma.  Kejadiannya menyangkut kerjasama Kemensos dalam penyaluran bansos awal April lalu  tetapi baru ramai isunya belakangan ini.
Dalam pemberian bansos bencana di Kabupaten Alor NTT, Kemensos  (pusat) diomeli  bupati yang notabene pejabat daerah tingkat II. Amon Djobo sebagai kepala daerah merasa dilangkahi karena bantuan sosial dari pusat diberikan melalui DPRD Alor. Bupati menjelaskan bahwa pembagian PKH itu adalah urusan pemda, bukan DPRD (kompas.com, 3/6/2021).
Mensos Risma akhirnya yang memberikan penjelasan setelah masalah itu viral karena ada video rekamannya. Bansos yang dimaksud ternyata bukan dari jenis PKH (Program Keluarga Harapan) seperti yang dipermasalahkan Amon Djobo. Bantuan yang diberikan terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Alor.
Pada saat peristiwa terjadi, Risma tidak dapat menghubungi  Pemda Alor dan juga staf dinas sosial karena jaringan komunikasi terputus. Oleh karena itu Mensos lalu menggunakan jalur alternatif yang bisa diakses yaitu melalui DPRD.
Dari kedua insiden yang dialami mantan Walikota Surabaya itu dapat kita simpulkan bahwa isu bansos saat ini sangat sensitif. Soal mengapa demikian tentunya berkaitan dengan nominal anggaran yang sangat besar dan tanggung jawab pejabat yang menangani penyalurannya.
