Sebagai atasan, Jokowi terkesan mendiamkan persoalan ini.
Apakah Moeldoko kurang kerjaan hingga punya waktu luang ngopi-ngopi bareng kader Demokrat dan kemarin terbang ke KLB Deli Serdang? Soal waktu mungkin sifatnya manajerial, tetapi konsentrasi psikologi tidak semudah itu bagi orang yang sungguh-sungguh punya agenda kerja.
Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD sampai saat ini pun nyatanya masih mengakui Demokrat AHY yang legal. Relevansi KLB sebagai suatu agenda politik menjadi mentah untuk terlalu diseriusi.
Jika Demokrat versi KLB Deli Serdang kelak mengajukan permintaan pengesahan kepengurusan maka kemungkinan besar akan batal jika tanpa disertai putusan pengadilan. Artinya harus diurus lewat meja hijau dulu sebelum lanjut ke pelantikan.
Di pengadilan AD/ ART yang menjadi kunci pengambilan keputusan.Â
Mahfud MD mengatakan bahwa acuan pemerintah untuk menilai keabsahan pengurus partai adalah AD/ ART. Konstitusi partai ini tentu secara existing berpihak pada AHY jika tidak ada perubahan mendasar. Lalu, mungkinkah KLB Deli Serdang yang cuma sehari itu mampu menghasilkan perubahan AD/ ART yang berkualitas?
Itu kemungkinan pertama.
Kemungkinan yang lain diungkap JoMan, Jokowi Mania.
Immanuel Ebenezer mencurigai bahwa KLB Demokrat adalah murni plot SBY untuk mengkatrol popularitas AHY yang sedang dalam proses penyungsepan. Moeldoko dijadikan "sand sack" atau latih tanding bagi AHY untuk mencitrakan bahwa Ketum Demokrat itu bertaji.
Konsekuensi dari teori JoMan ini adalah Moeldoko yang harus menjadi pesakitan. Mantan panglima era SBY ini dituding bermain mata dengan Demokrat untuk mendongkrak karier politik AHY.
Dilihat dari jejak media sebelumnya, bukan kali ini saja JoMan mewacakan perlunya Moeldoko dievaluasi. Beberapa waktu lalu, awal Februari saat isu reshuffle kedua mengemuka, Moeldoko juga masuk daftar hitam sebagai pembantu Jokowi yang harus diganti. Satu yang lain yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Immanuel Ebenezer, Ketua JoMan (cnnindonesia.com, 7/3/2021):
"Moeldoko mengkhianati perintah presiden untuk kepentingan politiknya 2024. Menurut saya presiden harus berani mencopot dia (Moeldoko) secara tidak hormat."
