Kegiatan massal yang mengundang kerumunan itu mempunyai dua implikasi jika ditinjau dari sudut pandang pandemi. Kedua implikasi tersebut pada akhirnya bermuara pada politik juga ujung-ujungnya.
Implikasi pertama dari kegiatan massal terbuka adalah penyebaran virus yang tidak terkendali. Atau, meskipun terkendali tetapi durasinya menjadi lebih panjang dari yang seharusnya. Apalagi jika kegiatan tersebut dilakukan tanpa protokol kesehatan yang ketat.
Implikasi selanjutnya yang kedua berhubungan erat dengan yang pertama tadi. Seperti  kesimpulan Financial Times, semakin buruk Covid-19 ditangani maka semakin parah dampak ekonomi yang terjadi.Â
Bagaimana pengendalian wabah yang buruk dapat terjadi tidak memperhitungkan apakah akibat kelalaian pemerintah atau sikap masyarakat yang tidak kooperatif. Program pemerintah bisa gagal berjalan jika ada yang mengompori massa untuk bertindak destruktif atau mengadakan pembangkangan.
Soal bagaimana corona itu menggerogoti ekonomi, dapat dijelaskan pula melalui 2 cara.
Pertama, akibat biaya pengobatan dan assesmennya --seperti tracing dan mitigasi-- yang mahal. Kedua, akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat pembatasan aktivitas warga.
Muara dari kesemuanya itu adalah anggaran Covid-19 dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) menjadi sia-sia. Padahal jumlahnya tidak sedikit, mencapai sekitar Rp 700 triliun. Jika dihitung dengan kolapsnya kegiatan ekonomi sudah pasti mencapai angka ribuan triliun. Ekornya adalah PHK massal dan pengangguran.
Oposan cenderung menuju ke arah sana. Jokowi diharapkan gagal mengelola pandemi corona seperti Trump; Â tetapi di sisi yang lain citra Jokowi dimanipulasi seolah-olah dekat dengan komunis China.
Begitulah politik, apa pun bisa dimanipulasi. Istilah vaksin palu arit; demo omnibus law; deklarasi antikomunis; bagi politisi sesat semuanya bisa menjadi alat. Mereka, segelintir politisi yang tidak punya hati dan hanya berorientasi kekuasaan semata.***
