PKS ikut angkat bicara soal Natuna.
Jubir PKS Muhammad Kholid mengkritik Menhan Prabowo yang dianggap memandang enteng pelanggaran wilayah ZEE Indonesia oleh kapal pemerintah Cina (kompas.com, 04/01/2020).
Muhammad Kholid, Jubir PKS:Â
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap."
Kritik PKS kemudian dikomentari Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya PKS sedang men-down grade wibawa Prabowo lewat pernyataan Kholid tersebut (kompas.com, 04/01/2020).
Kritikan PKS sebenarnya relatif senada dengan pandangan tokoh atau pengamat lain. Hikmahanto Juwana meminta agar pemerintah tegas dan menghindari negosiasi. Dedi Mulyadi, mantan cagub Jawa Barat juga menginginkan Prabowo bersikap lebih garang.
Tapi mengapa Dahnil spesifik membalas kritikan PKS?
Sikap Prabowo sendiri sebagai Menhan sebetulnya bisa ditampilkan lebih sangar tanpa perlu mengobral sesumbar.Â
Kalau dahulu Jokowi menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol, Prabowo bisa mengadakan apel siaga di Natuna misalnya; atau acara santai, ngopi bareng prajurit TNI di sana. Ada banyak cara.
Memang bersikap kepala dingin menghadapi Cina adalah pilihan bijak tetapi ada saatnya pejabat perlu "meng-entertain" rakyat dengan menunjukkan nyali secara elegan.
Komentar Prabowo soal Natuna cocoknya disampaikan Menlu Retno Marsudi, atau Menkopolhukam, perannya sebagai penyeimbang. Ketika Prabowo tampil cool, yang terjadi adalah ketidaksinkronan dengan ekspektasi publik.
Dan tidak perlu juga membandingkan dengan menhan terdahulu karena waktu itu memang sudah terwakili aksi Jokowi. Dalam insiden Natuna Prabowo sedikit kehilangan momentum.
