Diskon Ojol, Candu Beraroma Monopoli
"Karena kalau diskon ini cenderung jor-joran (gila-gilaan) bukan untuk marketing, itu akan mematikan di antara dua ini, yang saling ingin ada persaingan yang tidak sehat," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dikutip dari Kompas.com berjudul 'Kemenhub Berencana Atur Tarif Promo Ojek Online', akhir Mei 2019.
Kemenhub merasa perlu mengatur diskon atau promo tarif ojek online (ojol). Sebagai regulator, pihaknya sudah melihat ada praktik tidak sehat dan potensi negatif di masa mendatang dari praktik diskon yang dirasa dilematis oleh pihak aplikator itu.
Ya! Betul bahwa sebagian konsumen akan merasa diuntungkan ketika menggunakan diskon dimaksud. Sangat diuntungkan bahkan ketika diskon yang dilakukan sampai jor-joran seperti dimaksud Dirjen Perhubungan Darat di atas.
Sebagai contoh, penulis pernah naik ojol Grab dari kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, ke jalan Faletehan, Jakarta Selatan. Tarif normalnya hampir Rp10 ribu. Tapi, berkat diskon, cukup bayar Rp2.000. Dengan atau tanpa saldo OVO, layanan digital yang bermitra dengan aplikator asal Malaysia itu.
Signifikan sekali potongannya. Pada saat bersamaan, muncul banyak pertanyaan: berapa bahan bakar dihabiskan pada jarak ditempuh itu? Berapa harga jasa yang harus dibayarkan kepada mitra pengemudi? Siapa menanggung selisih harga setelah diskon? Bagaimana logika bisnis yang menuntut keuntungan jika praktik ini sering dijalankan?
Contoh lain, paket promo yang tidak kalah signifikan dari Grab (tidak mengharuskan penggunaan OVO) misalnya Paket Combo Rp30 ribu untuk dua pekan. Dengan cukup bayar sebesar Rp30 ribu yang kurang lebih setara harga satu porsi soto ayam di Jakarta itu, konsumen bisa menggunakannya untuk:
GrabBike vouchers Rp9.000 x 12
GrabFood vouchers Rp5.000 x 5
GrabExpress vouchers Rp10 ribu x 4
Contoh paket combo 30 ribu
Dengan hanya membayar Rp30 ribu berbanding harga sesungguhnya Rp173 ribu maka terjadi potongan harga sebesar Rp143 ribu.
