Mohon tunggu...
Agung MSG
Agung MSG Mohon Tunggu... Wiraswasta - Selalu saja ada satu cara yang lebih baik, dan lebih baik lagi dengan berbagi

Hidup untuk mengasihi, menyayangi, berbagi, dan berkarya mulia. @agungmsg #haiedumain

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Harta Kekayaan Pejabat Publik Tak Wajar: Fenomena Tajir Melintir di Indonesia

8 Maret 2023   19:13 Diperbarui: 9 Maret 2023   07:47 303
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Masyarakat kian khawatir atas fenomena pejabat 'Tajir Melintir',  kepercayaan publik harus segera dipulihkan | Foto : icij.org

Kekayaan yang dimiliki oleh sejumlah pejabat publik di Indonesia menjadi perhatian masyarakat dan media. Fenomena ini sering disebut sebagai "pejabat publik yang punya kekayaan tajir melintir". Masyarakat mengkhawatirkan fenomena "tajir melintir" ini. Juga bagaimana kekayaan yang tidak wajar tersebut memengaruhi kredibilitas pejabat publik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Akibatnya, kekayaan tersebut sering kali menuai kritik dan nyinyiran dari masyarakat yang curiga bahwa kekayaan tersebut diperoleh melalui cara yang tidak sah. Alias kekayaannya diduga tak sesuai dengan profil jabatannya. Artikel ini akan membahas mengapa banyak orang nyinyir saat pejabat memiliki kekayaan tajir melintir dan apakah pejabat yang memiliki kekayaan tajir melintir harus dicurigai. 

Banyak berita yang mengungkapkan adanya 'Geng' Pejabat 'Tajir Melintir' di berbagai media. Kekayaan mereka menjadi sorotan publik karena nilainya yang tidak wajar dibandingkan dengan gaji atau pendapatan resmi yang mereka terima. Para pejabat yang terindikasi memiliki kekayaan tidak wajar perlu dipanggil dan dimintai keterangan atau klarifikasi atas kepemilikan atau kekayaan yang dimiliki atau dikuasainya. Tak jarang, hasil korupsi itu lalu disembunyikan dengan beragam modus pencucian uang (money laundering), kepemilikan saham, dan puluhan rekening yang dimiliki. 

Jadi, tidaklah mengherankan. Kini, ramai diberitakan, ada 'Geng' Pejabat 'Tajir Melintir' di berbagai kanal berita. Harta kekayaan geng tajir sejumlah pegawai mulai diusut. Itu karena Harta yang tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun-tahun sebelumnya. Kekayaan jumbo itu, patut dipertanyakan dan dicurigai.

Pejabat-pejabat yang bersangkutan perlu dipanggil dan dimintai keterangan atau klarifikasi atas kepemilikan atau kekayaan yang dimiliki atau dikuasainya. Tak jarang, hasil korupsi itu lalu disembunyikan dengan beragam modus pencucian uang (money laundering), kepemilikan saham, dan puluhan rekening yang dimiliki.

Akibat ikutannya, timbullah sejumlah alasan mengapa banyak orang nyinyir saat pejabat memiliki kekayaan tajir melintir. Mulai karena kekhawatiran akan korupsi, ketidakpercayaan terhadap pejabat publik, ketidakadilan, atau kkeinginan untuk keadilan dan transparansi.

Masyarakat Kian Khawatir Atas Fenomena 'Tajir Melintir' Para Pejabat

Di balik jabatan publik yang diemban, banyak pejabat yang berhasil mengumpulkan kekayaan yang melimpah. Fenomena ini tidak jarang menuai kecurigaan dan nyinyiran dari masyarakat, sehingga beberapa di antara mereka disebut sebagai "Geng Tajir Melintir". Media pun kerap memperbincangkan kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat tersebut, memunculkan tanda tanya mengenai asal-usul kekayaan tersebut. Namun, sebelum menyimpulkan bahwa kekayaan tersebut didapat dari korupsi, langkah pemeriksaan yang objektif dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan. Hanya dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai bahwa para pejabat publik memang benar-benar memperoleh kekayaannya secara jujur dan tidak mencurigakan.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat termasuk aktifis anti korupsi dan akademisi merasa prihatin dan sekaligus khawatir. Akankah ini akan terus menggejala ? Kekhawatiran yang beralasan atas potensi korupsi yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki kekayaan tajir melintir. Fenomena ini bisa jadi menunjukkan pengawasan di internal instransi pemerintah atau kementrian yang masih lemah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pejabat publik memperoleh kekayaan mereka dengan cara yang jujur dan transparan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus memastikan bahwa setiap pejabat publik memperoleh kekayaannya dengan cara yang jujur dan transparan, serta tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, jika ada pejabat publik yang memiliki kekayaan tajir melintir, maka perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap sumber kekayaannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun