Indonesia memiliki masalah yang cukup serius saat ini, yaitu konflik antara tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada Sabtu (14/1) malam, bentrokan terjadi di area pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dua pekerja, yaitu seorang TKA dan seorang TKI, meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Polisi telah menangkap 71 orang yang terkait dengan insiden ini, dengan 17 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut sosiolog politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, seperti yang dilansir CNN Indonesia (18/01/23), bentrokan di Morowali merupakan akumulasi dari kekecewaan pekerja asli Indonesia terhadap hak-hak mereka dan kelonggaran pemerintah terhadap TKA. Ia menyatakan bahwa bom waktu itu terjadi karena kelonggaran pemerintah terhadap TKA asal China yang sekarang mencapai 55 persen dari seluruh jumlah TKA.
Selain itu, Ubedilah juga menyoroti TKA China yang masuk ke Indonesia bukan sebagai tenaga ahli, tetapi juga sebagai tenaga kasar. Sedangkan, kondisi rakyat Indonesia juga banyak yang menganggur. Menurut Ubedilah, pemerintah harus melakukan evaluasi dan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, seperti memberikan perlindungan yang sama pada TKI dan TKA dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran atas hak-hak buruh.
Konflik TKA-TKI Dalam Perspektif Manajemen Risiko
Konflik ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa manajemen risiko yang baik sangat penting dalam menangani masalah yang berhubungan dengan TKA. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dari sekedar bentrokan antarpekerja.Â
Pemerintah harus segera bertindak dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah konflik seperti ini terjadi lagi. Hal ini termasuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak-hak buruh, serta memberikan perlindungan yang sama pada TKI dan TKA. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa TKA yang masuk ke Indonesia adalah tenaga ahli dan tidak mengganggu kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia.
Selain itu, perusahaan juga harus memainkan peran penting dalam mengelola risiko ini. Mereka harus memastikan bahwa TKA yang bekerja di perusahaan mereka diberikan perlakuan yang sama dengan TKI, serta memastikan bahwa TKA yang bekerja di perusahaan mereka memiliki izin yang sesuai dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat sekitar.
Secara keseluruhan, manajemen risiko yang baik sangat penting dalam menangani masalah yang berhubungan dengan TKA. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjamin bahwa konflik seperti ini tidak terjadi lagi dan TKA dapat bekerja dengan aman dan adil di Indonesia.
Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa TKA yang bekerja di perusahaan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan masalah sosial. Mereka harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan damai.
Di samping itu, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas komunikasi dan mediasi untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi antara TKA dan TKI. Hal ini akan membantu mengurangi konflik yang mungkin terjadi dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera bagi semua pihak.
Juga, perusahaan harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada TKA yang bekerja di perusahaan mereka tentang budaya dan norma sosial di Indonesia. Hal ini akan membantu TKA menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru dan mengurangi masalah yang mungkin terjadi.
Secara keseluruhan, manajemen risiko yang baik sangat penting dalam menangani masalah yang berhubungan dengan TKA. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjamin bahwa TKA dapat bekerja dengan aman dan adil di Indonesia, serta masyarakat dapat menerima TKA dengan baik.
Tim Crisis Management Response Team Harus Dibentuk
Untuk mencari solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam konteks manajemen risiko, tim khusus Crisis Management Response Team (CMRT) harus melakukan beberapa langkah sistematis dan komprehensif sebagai berikut :
1. Identifikasi risiko yang ada di lokasi kejadian, termasuk risiko yang berhubungan dengan TKA dan TKI, serta risiko yang berhubungan dengan lingkungan kerja, kesejahteraan, dan keamanan.
2. Analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko dan potensi dampak dari risiko tersebut.
3. Pengembangan rencana tindakan. Berdasarkan hasil analisis risiko, tim CMRT harus mengembangkan rencana tindakan yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Implementasi rencana tindakan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
5. Evaluasi dan monitoring dilaksanakan setelah rencana tindakan diimplementasikan, lalu memastikan bahwa rencana tindakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan membuat perubahan yang diperlukan.
6. Penyusunan laporan yang menjelaskan hasil dari identifikasi risiko, analisis risiko, pengembangan rencana tindakan, implementasi rencana tindakan, evaluasi dan monitoring, serta rekomendasi untuk masa depan.
7. Pelatihan dan peningkatan kapasitas. Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, tim CMRT harus melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat dalam manajemen risiko, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
8. Keterlibatan masyarakat. Tim CMRT harus memastikan bahwa masyarakat di sekitar lokasi kejadian terlibat dalam proses manajemen risiko, termasuk dalam pengembangan rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi.
Lalu, siapa pemimpin tim yang layak, tepat dan punya kapasitas untuk memimpin tim ini ?
Menurut hemat penulis, pemimpin tim yang paling tepat dan efektif untuk menangani masalah ini bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks konkret. Namun secara umum, pemimpin yang paling tepat dan efektif untuk menangani masalah ini, ada baiknya juga diwakili oleh beberapa unsur ini yang diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI.
1. Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI di seluruh Indonesia. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan untuk mengatasi masalah ini.
2. Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi yang dia pimpin. Ia juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
3. Kapolda memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi yang dia pimpin. Ia dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
4. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
5. Organisasi Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak buruh dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
6. Akademisi dapat memberikan analisis yang objektif dan ilmiah tentang masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI, serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan solusi masalah ini.
7. Aktivis HAM dapat memastikan bahwa hak-hak TKA dan TKI diakui dan dilindungi serta bisa memberikan pendampingan kepada para TKA dan TKI dalam hal perlindungan hak-hak mereka.
8. Sosiolog dapat memberikan analisis tentang dampak sosial dari masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI, serta memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan "masalah kemasyarakatan" ini.
9. Masyarakat Adat yang memiliki pemahaman yang unik tentang lingkungan dan masyarakat setempat, dan dapat memberikan masukan yang berharga dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
10. Pemuka Agama dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
11. Pemuka Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
12. Lembaga Perlindungan Sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga Perlindungan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) dapat membantu dalam memberikan perlindungan sosial bagi TKA dan TKI.
13. Lembaga Penyuluhan Pekerja seperti Biro Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP2TKI) dapat membantu dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang hak-hak TKA dan TKI.
14. Lembaga Mediasi dan Konflik seperti lembaga mediasi dari pemerintah dan lembaga mediasi dari organisasi buruh dapat membantu dalam mengatasi konflik yang mengatasi konflik yang muncul antara TKA dan TKI serta membantu dalam menyelesaikan masalah ini.
15. Lembaga Perlindungan TKA seperti Konsulat atau perwakilan dari negara asal TKA dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada TKA yang terkena masalah.
16. Lembaga independent, seperti Lembaga independen dibidang perlindungan TKA dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada TKA yang terkena masalah.
17. Pihak swasta seperti perusahaan TKA, perusahaan pengusaha TKA dapat membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI.
Dalam konteks ini, koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, organisasi, masyarakat, dan pemuka agama sangat penting untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI dan menjamin lingkungan kerja yang aman dan adil bagi semua pihak.
Saatnya kita semua pihak terkait bisa duduk bersama serta mencari solusi efektif dan rumusan komprehensif untuk menyelesaikan kasus ini. Kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan tujuan pembangunan dan investasi dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan konsep dan rumusan keadilan sosial dalam UUD 1945.
Secara keseluruhan, ini penting untuk membentuk tim yang multidisiplin dan terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dalam CMRT untuk memberikan solusi yang komprehensif dan menyeluruh dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI. Semua langkah dan upaya pencarian solusi ini penting, agar "bom waktu" tak terjadi lagi di tempat lain dengan pola yang sama.
