Di Antara Pandemi

Pandemi Covid 19 melanda hampir semua negara di dunia, tidak terkcuali Indonesia. Sejak awal Maret 2020, saat kasus positif pertama ditemukan di Indonesia. Kehidupan di negara kita berangsur-angsur berubah, mulai dari pembatasan akses publik sampai pembatasan sosial berskala besar yang tengah kita jalani. 

Berbagai dampak tersebut seiring-berirama dengan munculnya cerita-cerita masyarakat yang menarik untuk kita dalami serta renungkan bersama. Hampir di setiap penjuru wilayah saat ini, kita jumpai pos penjagaan dilengkapi dengan portal, air bersih, sabun cuci tangan, masker, dan alat pengecakan suhu tubuh.

Sebulan berjalan setalah kasus pertama ditemukan, sebagian dari kita mulai merasakan dampak lain dari wabah ini. Pos penjagaan yang berfungsi sebagai pengecekan suhu tubuh dan cuci tangan mulai bekerja ganda, sebagai pos pengamanan dari tindak kriminal yang mulai meningkat sebab orang sulit mencari makan. 

Di tengah situasi seperti ini, pemerintah justru membebaskan ribuan napi dari rumah prodeo. Masyarakat semakin bingung, pemberitaan di berbagai media menghasruskan mereka untuk di rumah saja dan tidak berpergian, tetapi mengapa napi justru dibebaskan? Hal ini membuat situasi di masyarakat semakin runyam, sebab bersamaan dengan mulai meningkatkanya tindak kriminal, sehingga muncul berbagai pandangan serta rasa ketakutakan di masyarakat.

Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang mulai kehilangan pekerjaan, ini semacam efek domino, sebab saat kehilangan pekerjaan salah satu dampak langsung adalah kepenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah mulai mewacanakan pemeberiaan bantuan sosial, berbagai bentuk bantuan telah dirancang sebagai jaring pengaman. 

Namun, permasalahan data serta indikasi adanya oligarki membuat program-program bantuan sosial mendapatkan perhatihan. Salah satu kasus yang muncul adalah dugaan korupsi di tengah pandemi, yang menyangkut mitra penyedia pelatihan untuk program kartu pra-kerja. Selain itu, terdapat permasalahan lain, yakni tata kelola birokrasi. Saling lempar tanggung-jawab baik antar level pemerintahan dan sektor semakin membuat situasi tidak menentu di masyarakat, sebab mereka sangat membutuhkan bantuan itu untuk bertahan hidup.

Ilustrasi: SuaraJogja

Bantuan sosial didistribusikan, muncul kembali masalah soal konflik horizontal di tingkat masyarakat. Anggapan penerima bantuan tersebut tidak berhak, sebab ada pihak lain yang lebih pantas menerima muncul dalam percakapan keseharian, belum lagi terdapat berbagai kelompok kepentingan yang berusaha meraup untung dari situasi itu. Perlu di catat, bahwa selama ini program bantuan sosial pasti berdampak pada munculnya stigma antar masyarakat itu sendiri. 

Pemerintah berdalih telah menggunakan data yang valid dan objektif, namun masyarakat menganggap itu subjektif dan bias. Ini membuat kita berkaca, bahwa data adalah awal dari pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat, namun saat data tersebut tidak terakomodir dari tingkah bawah, maka tidak heran saat ada bantuan sosial pasti terdapat perguncingan di masyarakat.