Saat ini ada puluhan ribu pemuda terdidik yang sedang mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri dalam berbagai jenjang pendidikan dan di saat yang bersamaan pula, ada jutaan generasi terdidik berada di Indonesia sedang bekerja membangun. Mereka semua hidup nyaman dengan koneksi infrastruktur maupun teknologi yang terus lebih baik. Fakta kualitatif tersebut, mengundang pertanyaan bagi saya berikutnya, apa dampak monumental kehadiran mereka atau saya terhadap kemajuan bangsa hari ini dan di masa mendatang nanti?
Relevansi atas pertanyaan tersebut mengemuka, ketika saya membayangkan kondisi pemuda di masa lalu atau persisnya saat Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tahun 1928. Masa di mana, hanya sedikit pemuda terdidik dan kemajuan belum semutakhir sekarang. Namun kedua tantangan tersebut berhasil dijawab dan di masa mendatang mampu menepis keraguan seorang Van Der Plass sebagai utusan dari Pemerintah Belanda yang hadir di Kongres Pemuda II saat itu, dengan berkumandangnya di masa depan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1948 sebagai realisasi terlunasi sumpah pemuda 1928.
Kini setelah sumpah pemuda 1928, pemuda dihadapkan pada tiga pekerjaan besar sebagai bagian dari sumpahnya yang baru, agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi yang sekarang dirasakan. Pertama, antikorupsi. Menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda wajib bagi pribadi maupun institusi kepemudaan baik yang sifatnya formal maupun nonformal, agar publik tidak lagi menganggap korupsi sebagai sebuah kewajaran atau sesuatu yang lumrah dialami oleh siapapun. Menimbang dampaknya sukses merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan berhasil memberikan citra negatif kepada dunia, karena Transparansi Internasional di tahun 2016 masih menempatkan Indonesia di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37
Kedua, mewujudkan kesejahteraan. Menurut BPS per Maret 2017, jumlah orang miskin masih mencapai 27,77 juta orang dan per Februari 2017 pengangguran mencapai 7,01 juta orang. Realitas ini perlu disikapi oleh para pemuda dengan melahirkan lebih banyak lagi usaha kreatif sebagaimana kini telah marak lewat merebaknya kesukesan perusahaan rintisan (start up) digital di tanah air. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan dana desa di seluruh wilayah menjadi penting dilakukan, karena di masa pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla angkanya terus meningkat, mulai 20,76 Trilyun pada tahun 2015, kemudian 45.98 Trilyun di tahun 2016, dan sekarang mencapai 60 Trilyun.
Kolaborasi inisiatif pemuda lewat usaha-usaha kreatif dan pengawasan intensif terhadap intervensi pemerintah melalui pengucuran dana desa perlu didukung menjadi sebuah misi bersama yang konsisten dan terejawantah ke dalam kerja semua pihak terkait. Demi mencegah hadirnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab membajak misi suci ini, sekaligus membagi rata 'kue pembangunan' antara desa dan kota agar kedua tempat ini dapat memberikan dukungan penuh bagi perekonomian.Â
Secara konkrit, bagaimana kita menciptakan iklim yang kondusif, mulai soal modal, aturan, hingga jaminan insentif bagi para pengusaha (entrepeuners) atau pengusaha sosial (sociopreuners) muda dalam memulai, mengembangkan, dan merawat usahanya. Pada bagian lain, dana besar yang sudah diberikan ke desa perlu diawasi penggunaannya, bukan hanya oleh penegak hukum, namun juga oleh kementrian yang memberikan, dalam bentuk capaian terukur maupun dampaknya bagi masyarakat desa sebagai sasaran utama kebijakan.
Ketiga, Memperkuat keindonesiaan. Menguatkan identitas keindonesiaan melalui pemaknaan utuh atas sumpah yang pernah diikrarkan 89 tahun yang lalu perlu senantiasa dilakukan melalui beragam cara, bukan hanya soal pemahaman atas tanah, bangsa, dan bahasa yang satu, namun, bagaimana jati diri utuh seorang pemuda atau manusia Indonesia dalam merespon dan bersikap atas berbagai persoalan bangsa dan isu-isu global yang hari ini mengemuka. Jangan sampai pemuda kembali hanya menjadi penonton yang gagal memahami dan melupakan perannya sebagai aktor pendobrak yang konsisten tercatat dalam tinta emas perjalanan sejarah bangsa.
Masa Depan
Bicara tentang pemuda selain membahas soal tanggungjawab mereka, sesungguhnya di saat yang sama, kita sedang membahas hak mereka sebagai individu. Karena seringkali peran pemuda yang diharapkan publik, dijawab dengan keterlibatan mereka dalam hal-hal kontraproduktif, seperti, narkoba, tawuran, seks bebas, dsb. Kesenjangan ini ujungnya, lebih berhasil memupuk pesimisme terhadap masa depan bangsa ketimbang mempersiapkan kita ke dalam banyak usaha menjadikan negeri ini lebih baik.
Di titik inilah, baik sekolah, perguruan tinggi maupun intitusi nonformal pendidikan lainnya dituntut untuk memfokuskan pola pendidikan moral, karakter, dan kepemimpinan sebagai ujung tombak. Paradigma pendidikan kita perlu didorong untuk menjadikan manusia atau pemuda Indonesia menjadi pribadi yang merdeka (manusia seutuhnya), bertanggungjawab, dan siap memberikan manfaat. Orientasi dari pola pendidikan ini bukan semata kepada tingginya nilai atau pendapatan di masa mendatang yang bisa mereka peroleh, namun, bagaimana sikap, dampak, hingga keteladanan yang bisa mereka tebarkan sebagai generasi penerus kepada lingkungan.
Melalui pemahaman utuh soal kewajiban-hak terhadap pemuda ini, diharapkan semua pihak, baik pemuda maupun lingkungan sebagai habitat mereka hidup dapat obyektif memahami dan akhirya bisa bergerak bersama melunasi sumpah mereka yang baru, sehingga tepat 17 tahun (baca : sebagaimana dampak Sumpah Pemuda 1928 terhadap Proklamasi 1945) mendatang atau di tahun 2034 nanti, bangsa ini bisa kembali memetik hasil dari investasi kehadiran pemuda saat ini.