Tak ada yang dapat memungkiri, andil Pemuda dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, terkhusus perubahan-perubahan mendasar dalam hal politik. Seperti narasi-narasi yang pasti sudah sering kita dengar. Mulai dari peristiwa terbentuknya organisasi pemuda Budi Oetomo pada 1908, Ikrar Sumpah Pemuda pada 1928, proses proklamasi 17 Agustus 1945, serta keruntuhan rezim soeharto pada tahun 1998, yang salah satu faktor nya adalah tuntutan dari berbagai pergerakan pemuda dan mahasiswa saat itu.
Dari narasi tersebut dapat kita lihat, bahwa makna pemuda bukan saja menjadi kanalisasi gerakan dalam bingkai usia, tetapi juga menyandarkannya dengan sifat perubahan, kemajuan, serta pendobrak sekaligus pembangun tatanan baru di masyarakat. Hal itu entah dalam hal penghimpunan masa, menekan kebijakan kaum tua dengan cara membangun kekuatan politik, atau menelurkan gagasan - gagasan baru yang menyentuh langsung pada rakyat.
Meninjau ke zaman sekarang. Cara mewujudkan konsepsi tatanan masyarakat yang ideal Tak lain ialah dengan jalan politik. Tetapi, aura politik Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Politik kini cendrung terfokus pada persoalan perebutan kekuasaan, dan perebutan sumber - sumber pendanaan. Diskursus mengenai wacana program-program yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat terasa sangat jarang terdengar.
Akibatnya, kekuatan infrastruktur politik terakumulasi kepada beberapa "wadah" saja. Akibat hal diatas tadi juga, membuat "wadah-wadah" tersebut berkemungkinan di kuasai oleh segelintir orang.
Akumulasi kekuatan politik akhirnya menghasilkan tersendatnya regenerasi politisi. Orang-orang lama di kancah politik nasional seakan kekal dan tak dapat tergantikan. Contoh saja seperti, Surya Paloh, Megawati Soekarno Putri, dan Prabowo Subianto, adalah wajah lama yang telah eksis sejak era orde baru dan masih memiliki pengaruh besar dalam percaturan politik di Indonesia. Akhirnya politik Indonesia terasa senja dan tak mampu bergerak progresif.
Dengan kondisi politik seperti itu, tampaknya sulit untuk membayangkan Indonesia yang mampu berdaulat di segi politik. Apalagi memanfaatkan bonus demografi Indonesia sehingga mampu berbicara banyak di taraf internasional.
Politik Kaum Milenial
Jika kita lihat dari keadaan pemuda pada konteks politik di zaman sekarang. Contohnya bisa kita lihat saat terminologi milenial yang nge-trend saat pemilu serentak 2019 lalu. Melambungnya politik kaum milenial saat itu terlihat hanya sebagai taktik pendulang suara untuk meraup dukungan dari para pemuda. Pemuda seakaan hanya menjadi komoditas yang harus dikuasai, dan seakan hanya sebagai "tim hore-hore" untuk menambah kemeriahan pesta demokrasi saat itu.
Memang, ada beberapa politisi muda yang dapat menembus senayan pada pemilu 2019. Namun jika kita lihat dengan teliti latar belakangnya. Mereka yang lolos ke senayan dengan status politisi muda kebanyakan memiliki hubungan kekeluargaan dengan elite penguasa dan parpol. Ada yang merupakan putra-putri Gubernur dan Bupati, putra-putri Ketum Parpol, bahkan putra dan putri mantan Presiden.
Dari keadaan itu, kita dapat mengambil kesimpulan, politisi muda yang sekarang duduk di kursi legislatif ataupun eksekutif kebanyakan hanya memiliki misi meneruskan kiprah dari keluarga atau ayah dan ibunya di dunia politik.
Dari keadaan itu pula, kita dapat mencari penyebab, kenapa kaum muda tak memiliki "taring" di dalam dunia politik, toh nyatanya hanya menjadi penerus oligarki dan komoditas politik yang di perdagangkan.
Jalan Keluar
Setelah melihat berbagai macam kondisi yang membuat politik genuine kaum muda terpinggirkan. Kaum muda haruslah mencari jalan keluarnya. Dimulai dengan Matchtsvoorming pada tatanan organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, paguyuban pemuda, dan organisasi kepemudaan lainnya.
