Oleh : Agsta Aris Afifudin
(Mahasiswa Universitas Peradaban, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik )
Pembatasan media sosial dan WhatsApp pada minggu lalu tepatnya tanggal 22 Mei 2019 dinilai berpengaruh signifikan bagi aktivitas masyarakat. Pasalnya, sebagian besar mereka menggunakan kedua media itu untuk berkomunikasi.
Ketua Bidang Kebijakan Strategis Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, berpendapat pembatasan akses media sosial dan sistem perpesanan yang dilakukan oleh pemerintah dan operator sangat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama saat ini hampir setiap pekerjaan bergantung dengan media sosial.
Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), yang membatasi penggunaan media sosial sepertinya kurang tepat jika membatasi hanya pada saat paska pemilu saja, sedangkan sosialisasi untuk pemblokiran akun media sosialpun tak ada.Â
Namun, bagaimanapun Kominfo sudah memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosial dan aplikasi percakapan terkait kabar hoaks yang berkaitan dengan kerusuhan 22 Mei 2019. Pembatasan ini yang berlaku pada fitur foto dan video di platform Facebook, Instagram,dan WhatsApp. Meski begitu hal ini menjadikan pro-kontra bagi masyarakat tentunya walaupun bersifat sementara dan bertahap.
Upaya ini dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto adalah upaya penanganan atas situasi pasca pengumuman hasil rekapitulaso oleh KPU pada Selasa, 21 Mei 2019. "Upaya kita mengamankan ini tidak hanya diserahkan kepada aparat. Peran masyarakat penting. Kalau masyarakat tidak percaya hoaks dan berpikir rasional, itu sudah membantu mengamankan negeri ini, " kata Wiranto. Dilansir dari nasional.tempo.co
Jika perkataan tersebut menyuruh masyarakat untuk berfikir rasional. Namun mengapa pemerintah tidak meneliti dan memverifikasi media-media online yang sedang mewabah untuk memberitakan berita hoaks?
Bukankah banyak saat ini blog-blog ataupun website yang belum mendapatkan izin di media sosial? Mengapa juga pemerintah bergerak memutuskan untuk membatasi ataupun memblokir media sosial pada paska pemilu saja?
Artinya, mengapa pemerintah mengizinkan blog-blog ataupun website yang belum ilegal untuk memberitakan informasi yang belum tentu fakta? Hal itu seharusnya pemerintah hanya mengizinkan website yang beroperasi jika mempunyai legalitas saja.
Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah wajib melakukan uji konsekuensi dalam menentukan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan".
Pasal tersebut seharusnya pemerintah membatasi dengan sosialisasi, terkait pemblokiran media sosial paska rekapitulasi kemarin. Agar hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.
