Korupsi Mengkhianati Nilai-nilai Pancasila

Sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" menekankan bahwa warga Negara Indonesia memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki enam agama resm, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha & Konghucu dan semua agama menolak tindakan korupsi. 

Penolakan muncul  dikarenakan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan ajaran Tuhan dalam hidupnya. Secara konkret koruptor sudah menjadi bukti adanya tindakan yg merugikan orang lain & perbuatan dosa yangg kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga seakan-akan melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya.

Sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yg adil dan beradab" Sila ini menegaskan bahwa tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, perilaku tenggang rasa, membela kebenarandan keadilan. Seorang koruptor nir mempunyai rasa keadilan & keadaban, karena hak yang seharusnya dimiliki warga  diambil secara sepihak buat kepentingan pribadinya.  

Sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia". Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan  kesalahan yang diperbuatnya. Tindakan tersebut mengganggu sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di warga Indonesia dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa & negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya  telah mengganggu persatuan nasional lantaran perbuatan yg dilakukannya berdampak pada seluruh rakyat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan & hasil pembangunan pada Indonesia.

Sila Keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan". Munculnya koruptor khususnya pada kalangan parlemen menabrak atau berlawanan dengan sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur. Sedangkan mereka seharusnya bertindak jujur  pada sistem demokrasi dititipkan pada para wakil warga . Ketika wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat telah terjadi & mengundang sinisme warga  bahwa gedung wakil rakyat tidak lain adalah sebagai pertemuan para koruptor.

Sila kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Warga  Indonesia". Tak terdapat lagi keadilan saat kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan aturan negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan generik terganggu yang merupakan dampak setelah pembangunan karena dana pembangunan tertahan pada tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata & kesempatan menikmati keadilan sosial hilang telah waktu banyak sekali agenda pembangunan nir berjalan sesuai harapan.

Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang bersifat kaku. Sehingga dalam implementasiannya bisa dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yangg mempunyai kepentingan yang sama yaitu menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Korupsi seperti istilah pepatah nila setitik, rusak susu sebelanga. 

Perbuatan korupsi akan merobohkan jiwa persatuan nasional karena menyebabkan pembangunan nasional terhenti karena dana pembangunan dimakan oleh oknum tertentu. 

Seorang koruptor juga menciptakan nilai negative untuk generasi penerus, bahwa jika ingin kaya maka korupsilah!. Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan pola unsur kehidupan seperti keluarga, rakyat, pemerintah atau negara & institusi pendidikan. 

Semua ini bersinergi pada mencegah & menindak tegas konduite korup di berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlu ditampilkan juga apresiasi terhadap personal maupun forum sehingga bisa menjadi teladan bagi insan Indonesia lainnya.