Jika Tujuannya untuk Menjadi Gubernur DKI Jakarta, Mengapa Risma Harus Jadi Menteri Dulu?

Sejatinya sebuah jabatan dalam pemerintahan itu hendaknya tidak dijadikan sebagai batu loncatan. Terutama dalam rangka membangun sebuah karir politik menuju panggung tertinggi jabatan yang semestinya berorientasi pada rakyat. 

Sayangnya, beberapa tahun terakhir ini seperti tercipta kesan bahwa jabatan seorang pemimpin pemerintahan tak ubahnya sebuah gengsi dan prestise yang terus menerus diperebutkan oleh segelintir kelompok yang menganggap bahwa merebut sebuah tampuk kepemimpinan merupakan puncak dari pencapaian perjuangan politik. 

Sementara rakyat yang semestinya dijadikan orientasi utama justru menjadi objek penyajian drama yang silih berganti dipertontonkan oleh mereka yang haus dan lapar akan kekuasaan.

"Jabatan di pemerintahan apapun ranahnya merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Permasalahannya sebenarnya bukan siapa menduduki jabatan apa, melainkan siapapun yang memegang mandat seharusnya menyelesaikan sampai tuntas seluruh tugas dan tanggung jawabnya sehingga rakyat bisa terlayani secara utuh."

Ketika sebuah jabatan politik di pos pemerintahan tertentu sudah digenggam seharusnya mereka yang mendapatkan mandat bisa sepenuhnya fokus disana. Tidak lirak-lirik kanan kiri atau terlebih menargetkan posisi lain dengan dalih perjuangan yang lebih tinggi. Mereka yang menjadi gubernur sebaiknya fokus dan totalitas mengemban amah dari rakyat yang memimpinnya. 

Demikian juga posisi menteri juga harus sepenuhnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa perlu menanam ambisi menuju pos jabatan yang lain seperti menjadi gubernur atau sejenisnya.

Saya pribadi merasa kasihan melihat nasib DKI Jakarta selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, yaitu ditinggalkan oleh pemimpin pilihannya  di tengah jalan. Pak Jokowi yang seharusnya memimpin Jakarta setidaknya untuk masa jabatan lima tahun ternyata dipinang untuk menjabat posisi presiden Republik Indonesia. 

Rakyat Jakarta yang berharap dipimpin oleh Jokowi pun harus menerima kenyataan posisi pemimpin tertingginya digantikan oleh wakilnya kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal bisa jadi tidak sedikit yang memilih waktu itu dengan alasan keberadaan sosok Jokowi, bukan Ahok. 

Lima tahun berselang situasi serupa hampir kembali terjadi. Tapi untungnya Anies Baswedan masih memegang teguh komitmennya untuk menuntaskan masa kepeimpinannya hingga lima tahun. Konsekuensinya sang wakil, Sandiaga Uno, yang kemudian harus "menggantikan" Anies sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto waktu itu. Entah apakah Dj vu akan kembali terulang untuk periode kepemimpinan mendatang.

Sebenarnya bukan hanya posisi gubernur DKI Jakarta yang patut disikapi pemimpinnya secara konsisten dari awal sampai akhir. Posisi jabatan lain khususnya yang menyangkut pengelolaan pemerintahan hendaknya memegang prinsip serupa. 

Apabila seseorang ditunjuk menjadi menteri hendaknya ia pun benar-benar berfokus kesana. Tidak sibuk menjalani hari-harinya dengan upaya membangun jalan untuk memuluskan langkahnya menuju posisi jabatan lain. Seperti halnya dengan Bu Risma yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) tidak perlulah kiranya beliau terus dikaitkan dengan ambisi meraih kursi Gubernur DKI Jakarta tahun mendatang. 

Jikalau Risma hanya dimaksudkan untuk menjadi kandidat kuat maju dalam pilkada DKI Jakarta tahun depan maka untuk apa repot-repot beliau diangkat menteri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dalam rangka membangun image sosok Risma sehingga lebih dikenal oleh publik Jakarta.