Biaya Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Mahal di Penyelenggaraan, tapi Murah dalam Pencalonan?

"Gelaran Pilkada 2020 yang digelar pada masa pandemi Covid-19 memang memiliki risiko cukup banyak. Akan tetapi di balik itu semua ada momentum untuk meluruskan langkah demokrasi kita agar menjauh dari politik uang serta politik identitas kebablasan yang bisa mencoreng citra bangsa ini. Tinggal sekarang bagaimana kita selaku entitas yang terlibat didalamnya berlaku bijak untuk menjalani tahapan itu."

Pemerintah sudah memutuskan bahwa gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada 2020) akan tetap dilangsungkan pada medio Desember 2020. 

Setelah melalui beberapa pertimbangan dan mengabaikan suara terkait kemungkinan penundaan kembali pilkada, masyarakat tetap harus memberikan hak pilihnya kepada para kandidat yang ada meskipun ditengah situasi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. 

Memang ada kekurangan dan kelebihan dari keputusan untuk tetap melangsungkan gelaran pilkada kali ini. Namun disamping potensinya terhadap aspek kesehatan, pilkada 2020 yang berlangsung ditengah pandemi ini juga memiliki akibat lain terkait dengan besaran biaya yang mesti dikeluarkan dalam menunjang pelaksaan pilkada tersebut.

Di satu sisi pilkada kali ini kemungkinan akan menelan biaya yang lebih besar dalam hal penyelenggaraan utamanya terkait penerapan protokol kesehatan. 

Anggaran dana yang sebelumnya tidak diperlakukan seperti masker, face shield, hand sanitizer, dan sejenisnya kini menjadi suatu keharusan. Dan itu jelas butuh biaya. 

Belum lagi kemungkinan "alat pilih" seperti paku untuk mencoblos yang perlu dipersiapkan dalam jumlah lebih sehingga bisa menjamin keamanan serta kenyamanan para pemilih dalam menggunakan hak suaranya. 

Dari beberapa hal sederhana ini saja sudah terlihat potensi biaya tambahan yang perlu dikeluarkan saat pelaksaan pilkada di masa pandemi. Barangkali jumlahnya akan semakin besar apabila diperinci lagi detail pelaksanannya nanti.

Namun di sisi lain pilkada di masa pandemi dinilai oleh sebagain kalangan akan cukup mereduksi potensi biaya yang mesti dikeluarkan oleh para calon. Dalam pemilu normal periode kampanye merupakan saat paling boros dan menguras kantong para kandidat. 

Biaya untuk menggalang masa dengan membuat panggung berisi artis ternama tentu tidaklah sedikit. Belum lagi jika harus membagi-bagikan kaos kepada masa yang dikumpulkan. 

Atau aksi bansos yang ditujukan untuk menarik simpati publik. Sehingga tidak mengherankan kalau biaya yang harus dikeluarkan para kandidat pilkada cukup besar.