Mohon tunggu...
Ash
Ash Mohon Tunggu... Just Me..

Think and Create Different...

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Beda Elektabilitas Prabowo di Lembaga Survei, Pertanda Apa?

25 Juli 2020   11:57 Diperbarui: 25 Juli 2020   11:54 106 9 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Beda Elektabilitas Prabowo di Lembaga Survei, Pertanda Apa?
Ilustrasi gambar : harianmomentum.com

Baru-baru ini dua lembaga survei ternama melakukan "uji publik" dalam rangka mengetahui tingkat elektabilitas beberapa tokoh dalam kaitannya menuju kontestasi pemilihan umum presiden (pilpres) tahun 2024 mendatang. Hasil kedua lembaga survei tersebut pada dasarnya menyorot beberapa nama yang tidak jauh berbeda dengan survai terdahulu yang dilakukan. 

Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih menduduki posisi tiga besar kedua lembaga survei tersebut. Bedanya, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menempatkan Prabowo Subianto (13.5%) pada urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo (16.2%) dan Anies Baswedan (15%). Sedangkan survei yang dilakukan oleh Charta Politika menunjukkan hasil yang berbeda. 

Prabowo menempati posisi pertama dengan prosentase elektabilitas 17.5% mengungguli Ganjar Pranowo (15.9%) dan Anies Baswedan (15%). Padahal kedua lembaga besar survei tersebut menyodorkan akurasi data survei yang identik, yaitu tingkat kepercayaan 95% untuk kedua lembaga survei dan tingkat kesalahan (margin of error) masing-masing +/- 2.9% untuk Indikator Politik Indonesia dan 2.19% untuk Charta Politika. Bagaimana bisa untuk satu figur yang sama (Prabowo) memiliki level elektabilitas yang berbeda?

Secara normatif hal ini bisa dikatakan wajar. Apalagi survei adalah sebuah data pendekatan yang tidak tepat eksak hasil kajiannya. Kemungkinan pasti akan terjadi bias di beberapa sisi. Apalagi menilik jarak prosentase ketiga figur tersebut yang tidak jauh berbeda. Masih masuk dalam rentang margin of error yang kedua lembaga survei tersebut sampaikan. Secara data statistik tidak aneh melihat fluktuasi peringkat kepopuleran antara Prabowo, Ganjar, dan juga Anies. Mereka sama-sama berpeluang menjadi figur paling populis dibanding yang lainnya.

Akan tetapi disisi lain "penampakan" informasi semacam ini juga bisa dinilai sebagai sebuah "belang" dalam prosesi survei untuk mengukur tingkat elektabilitas dan popularitas tokoh. Seandainya perbedaan peringkat survei ini terjadi saat perhitungan cepat hasil pemilihan umum, bukan tidak mungkin akan berpotensi memicu klaim sepihak antar masing-masing simpatisan. 

Salah satu pihak yang berpegang pada lembaga survei tertentu menganggap pihaknyalah pemenangnya. Sedangkan pihak lain yang berpegang pada lembaga survei berbeda memiliki anggapan sebaliknya. Masih ingat dengan peristiwa quick count lembaga survei pada pilpres 2014 yang mempertemukan pasangan Prabowo -- Hatta dengan Jokowi -- JK?

Survei dinilai sebagai salah satu alat untuk menjalankan paham berpolitik seseorang. Ditangan orang yang tepat, sebuah survei bisa menjadi sesuatu yang berharga. Bahkan survei disebut-sebut sebagai salah satu pilar penopang demokrasi di era modern ini. Namun survei juga bisa menjadi sebuah alat proaganda yang ampuh bagi mereka yang "pintar" memanfaatkan keadaan dan "cakap" mencari celah dari segala sutuasi yang terjadi. 

Mereka yang menguasai survei mempunyai kemampuan untuk menggiring opini publik agar sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Realitas bisa diubah melalui kamuflase dari survei tidak bertanggung jawab yang dipublikasikan oleh kalangan tertentu. Segala yang terjadi sebenarnya hanyalah sebuah penyamaran belaka untuk mengesampingkan beberapa hal demi mengedepankan hal yang lain.

Secara pribadi saya berharap bahwa lembaga survei benar-benar menyampaikan potret sesungguhnya di masyarakat tanpa "bumbu" yang menciptakan penggiringan opini publik. Juga sebaiknya lembaga survei turut mengakomodasi kemunculan figur-figur alternatif yang tidak melulu itu-itu saja. Sejauh ini pasca kehadiran lembaga survei seolah-olah bangsa ini hanya memiliki stok pemimpin dalam jumlah terbatas. Padahal belum tentu demikian. Ada sosok-sosok hebat yang mungkin tertutup "kabut" sehingga tidak bisa menunjukkan kontribusinya. 

Hanya muka-muka lama yang tampil dalam hitungan survei, yang sering muncul di televisi, dan namanya pernah disebut-sebut khalayak umum.  Lembaga survei jangan hanya mengakomodasi kepentingan elit politik yang memanfaatkan jasanya saja, tetapi juga harus menjadi fasilitator tampilnya pemimpin baru berkapasistas mumpuni. Apabila lembaga survei tidak melakukan yang demikian, lebih baik ia "dicampakkan" dari sebutan salah satu pilar demokrasi.

Salam hangat,

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN