Lantas yang patut dipersalahkan siapa? Rakyatnya yang dianggap tidak disiplin? Atau pemerintahnya yang kekurangan cara.
Kalau pemerintah bertindak sebatas mengadakan lomba video untuk simulasi "new normal", maka itu bukan solusi. Apalagi mempromosikan kalung anticorona, bukan anticovid. Lantas mengapa dipromosikan? Negara ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, bukan pandemi yang lain. Kalung anticorona adalah kepintaran yang membodohkan.
Jika pemerintah pusat sebatas bisa menyentil pemerintah daerah atas lonjakan kasus yang kembali terjadi, maka pemerintah pusat juga harus berkaca bahwa mereka sebenarnya juga turut memiliki andil atas hal itu.
Kalau semuanya langsung ditimpakan sebagai kesalahan daerah lantas untuk apa pemerintah pusat itu ada? Jangan bisanya Cuma mengklaim keberhasilan di satu tempat, sedangkan tempat lain ditimpakan sebagai kesalahan daerah bersangkutan. Tidak adil.
Sebagai pemerintah pusat apabila hanya mengambil porsi peran mengizinkan atau tidak mengizinkan PSBB maka mudah sekali melakukannya. Apalagi mengadakan lomba video.
Kita ambil contoh tes uji COVID-19 yang masih belum maksimal. Dana untuk menunjang tes terbatas, tapi pemerintah pusat tidak berupaya untuk mencari jalan yang lebih kreatif.
Coba perhatikan provinsi Sumatra Barat yang mengadopsi metode pool test. Mereka bisa menaikkan angka pengujian sekaligus menekan biayanya.
Tapi mengapa pemerintah pusat tidak menerapkan hal ini dalam skala yang lebih luas? Gengsi? Atau tidak tahu?
Entahlah. Tapi dari sini terlihat bahwa ada hasrat yang kurang kuat dari pusat untuk memimpin perlawanan terhadap COVID-19 ini.
Kunci penuntasan pandemi ini adalah kepemimpinan nasional. Dengan kata lain pemerintah pusat harus mengambil peran lebih disini.
Pemerintah daerah memang menjadi eksekutor, tapi pusat harus menjadi koordinator yang cekatan sekaligus kreatif untuk memeratakan penuntasan pandemi ini.
