Mohon tunggu...
Agil Septiyan Habib
Agil Septiyan Habib Mohon Tunggu... Freelancer - Planmaker; Esais; Impactfulwriter; Founder Growthmedia; Dapat Dikunjungi di agilseptiyanhabib.com

Think Different, Create Excellent

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Covid-19 Naik Lagi, Tanggung Jawab Pemerintah Pusat atau Daerah?

13 Juli 2020   11:34 Diperbarui: 13 Juli 2020   11:40 317
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Jokowi haru menjadi dirijen semua daerah dalam penuntasan COVID-19 | Sumber gambar : kabar24.bisnis.com / Antara

Kasus terinfeksi virus corona COVID-19 masih terus saja terjadi di Indonesia. Biarpun ajakan untuk berdamai dengan virus sudah dilontarkan, Pembatasan Sosial Berska Besar (PSBB) dilonggarkan, dan adaptasi kebijakan baru digaungkan, semua itu tetap tidak bisa mencegah kenyataan bahwa pandemi COVID-19 masih terus berlangsung di Indonesia.

Narasi-narasi optimisme yang sebelumnya dilayangkan perlahan memudar dan mulai muncul sikap saling melemparkan kesalahan dan tanggung jawab.

Angka terinfeksi yang kembali melonjak di kawasan Jakarta dan beberapa kawasan lain membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara. Bahwa situasi ini tidak boleh dianggap remeh. Padahal beberapa waktu lalu pemerintah pusat sudah melakukan aksi bagi-bagi penghargaan kepada beberapa daerah yang disebut berhasil menangani pandemi.

Namun apadaya kini situasinya seperti kembali pada titik awal. Jumlah korban terinfeksi yang sudah mendekati Wuhan tentu menjadi alarm keras bagi segenap pengelola negeri ini.

Permasalahannya, siapa yang harus menjadi penanggung jawab terdepan dalam memimpin aksi perlawanan terhadap COVID-19? Pusat atau daerah?

Beberapa daerah sudah dengan tegas menyatakan tidak memberlakukan PSBB. Sebagian yang lain menyatakan PSBB tapi dengan protokol yang antah barantah. Narasi "new normal" yang sedianya segera diberlakukan sebenarnya samasekali tidak jelas juntrungannya. Mau berlaku bagaimana dan seperti apa teknisnya juga belum memiliki kejelasan.

Bahkan belakangan istilah "new normal" itu sudah direvisi menjadi "adaptasi kebijakan baru". Memang kita berada dalam situasi dilema. Kembali PSBB dengan konsekuensi ekonomi semakin tidak jelas.

Tapi tanpa peraturan yang tegas sebagai upaya menekan laju infeksi virus sama artinya membiarkan pandemi ini berlangsung tanpa kejelasan akan akhirnya. 

alau boleh dibilang, sebenarnya kita menjalani masa pandemi ini tanpa keberdayaan untuk berlepas diri darinya. Sebatas pasrah menunggu keadaan membaik dengan sendirinya.

Coba tanyakan apa strategi penuntasan pandemi beberapa waktu belakangan?

Nihil. Justru yang mengemuka adalah pembasan yang jauh dari penuntasan pandemi itu. Saat tindakan tim gugus tugas menyampaikan informasi perkembangan jumlah orang terinfeksi dari hari ke hari sebatas menjadi rutinitas semata, maka untuk apa sebenarnya mereka bekerja? Sebatas memberi himbauan tapi tanpa hasil nyata.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun