Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab mengurusi ketahanan pangan di Indonesia. Belakangan ini kondisi ketahanan pangan memang kembali menjadi sorotan pasca pengumuman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut bahwa pandemi COVID-19 bisa memicu terjadinya krisis pangan di dunia. Selain WHO, WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) Â dan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) juga menyebutkan kemungkinan ancaman serupa.
Terkait dengan hal ini maka pemerintah Republik Indonesia (RI) berupaya untuk menempuh langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan ketahanan pangan tanah air. Dengan pertimbangan tertentu akhirnya Menhan Prabowo ditunjuk untuk mengemban tugas ini dengan dibantu oleh Menteri Pertanian, Â Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta segenap elemen terkait lainnya.
Beberapa kalangan berspekulasi macam-macam perihal penunjukan Prabowo selaku Menhan yang justru mengurusi masalah ketahanan pangan. Apakah ini ada kaitannya dengan rencana besar Prabowo untuk kembali maju di pilpres 2024 mendatang? Apakah urusan ketahanan pangan memang merupakan bagian dari pertahanan negara sehingga Prabowo dinilai layak mengemban tugas ini?
Apakah latar belakang Prabowo sebagai mantan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)? Atau memang ada hal lain yang jauh lebih esensial dibandingkan itu semua. Saya justru melihat ini sebagai bagian dari kajian geopolitik global dalam positioning Indonesia di dunia Internasional. Hal ini terkait dengan kemungkinan dominasi suatu negara terhadap negara yang lainnya. Ini menyangkut kedaulatan sebuah bangsa.
Sebuah dogma yang digemakan oleh Henry Kissinger mungkin menjadi sesuatu yang patut untuk dicermati. Mantan menteri luar negeri yang juga pernah menjadi penasihat keamanan Amerika Serikat (AS) ini menyatakan bahwa control oil and you control nations, control food and you control the people. Pemahaman itulah yang ia tanammkan pada negerinya dalam rangka mendominasi dunia. Sebagaimana kita tahu selama ini AS berlagak bak polisi dunia dengan segala kebijakannya yang kadang semena-mena.
Melakukan embargo ekonomi terhadap suatu negara bukanlah sesuatu yang asing mereka lakukan. Dan kita lihat mata uangnya selama puluhan tahun ini sudah seperti menjadi mata uang dunia. Memang hasrat sebuah negara besar adalah menancapkan dominasinya terhadap negara-negara lain. Dengan segala cara, di setiap lini, dan sebanyak mungkin.
Bukan tidak mungkin Indonesia yang begitu seksi di mata dunia ini menjadi incaran banyak pihak di luar sana. Menjadikan kita sebagai objek pemasaran dan menjadi bangsa yang sebatas bisa mengonsumsi produk-produk milik bangsa lain. Seandainya dalam hal paling dasar yaitu pangan atau makanan bangsa Indonesia harus bergantung pada negara lain, maka itu sudah menjadi alamat bahwa manusia-manusia Indonesia akan sepenuhnya dikuasai oleh asing dan aseng.
Ketahanan pangan dalam hal ini menjadi sangat penting dan tidak salah apabila dianggap sebagai bagian penting dari rencana strategis nasional. Ketahanan pangan tidak sebatas urusan perut dan perekonomian warga negara. Ada nilai kedaulatan yang dipertaruhkan disana. Kedaulatan manusia-manusia Indonesia agar tidak dicengkram oleh golongan-golongan serakah yang inginnya memperbudak manusia yang lain.
Sadarkah kita bahwa selama ini mulai digiring untuk tergantung dengan negara lain dalam bidang pangan? Kalau boleh bertanya, makanan apakah yang saat ini seolah sudah menjadi hidangan "sejuta umat"? Mi instan. Makanan ini begitu populer baik di kalangan atas, menengah, hingga bawah. Bahkan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan beberapa tahun lalu oleh pemerintah pun menyertakan mi instan sebagai paket bantuan selain beras.
Kita sepertinya sudah mengakui bahwa mi instan adalah bagian dari makanan wajib orang Indonesia. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan muncul pameo "Kalau Belum Makan Mi Instan Artinya Belum Makan", menggeser pameo lama "Kalau Belum Makan Nasi Artinya Belum Makan".
Yang kita ketahui saat ini mi instan menggunakan bahan baku gandum. Dan gandum sendiri masih sangat bergantung pada impor dari negara lain. Kalaupun gandum bisa tumbuh di Indonesia, kondisinya masih belum mampu mencukupi kebutuhan nasional. Ini artinya jikalau negara produsen gandum menyetop suplainya ke Indonesia maka hal itu akan menimbulkan permasalahan besar bagi negara kita.
Bayangkan apa yang terjadi saat mi instan itu sudah menimbulkan ketergantungan besar bagi rakyat kita. Control people yang dimaksud oleh Henry Kissinger itu bisa sangat mungkin terjadi. Sehingga langkah pemerintah untuk mengamankan pasokan pangan dari pertanian dalam negeri merupakan sebuah tindakan strategis yang berpengaruh besar terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia itu sendiri. Ini sudah menyangkut pertahanan negara.
Salam hangat,
Agil S HabibÂ
Refferensi :
