Mohon tunggu...
Agil Septiyan Habib
Agil Septiyan Habib Mohon Tunggu... Freelancer - Planmaker; Esais; Impactfulwriter; Founder Growthmedia; Dapat Dikunjungi di agilseptiyanhabib.com

Think Different, Create Excellent

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mengintip Peluang "Rujuk" Rizal Ramli dan Jokowi

28 Mei 2020   08:01 Diperbarui: 28 Mei 2020   08:01 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Rizal Ramli dan Jokowi | Sumber gambar : www.pinterpolitik.com / Istimewa

Ekonom senior Rizal Ramli (RR) diusulkan agar bisa masuk kembali kedalam tim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid ke-2. Sebelumnya RR juga sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Kabinet Indonesia Kerja namun akhirnya di-reshuffle oleh Jokowi di tengah perjalanan.

 Saat dikonfirmasi beberapa waktu setelah melepas jabatan sebagai menteri, RR menyebut bahwa kemungkinan ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kepretannya. Jurus kepret yang dilakukan RR dinilai menggangu beberapa pihak untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bahkan tidak jarang RR mengkritisi program gagasan internal pemerintah sendiri seperti mega proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Poyek tersebut menurut RR adalah sesuatu yang sia-sia.

RR memang termasuk orang yang "bandel" saat berada dalam lingkar pemerintahan. Bahkan beberapa orang di istana termasuk Jusuf Kalla (JK) menilai RR tidak tahu diri pasca keputusannya merubah nama kementerian yang digawanginya dari sebelumnya Kemenko Bidang Kemaritiman Menjadi Kemenko Maritim dan Sumber Daya. 

Mungkin sisi "kreatif" RR itulah yang membuatnya unik dan berbeda dibandingkan para pejabat lain. Gagasannya sebagai seorang ekonom seringkali tajam dalam menilai situasi. Seperti yang beberapa waktu lalu diusulkannya perihal relokasi anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Saran itu disampaikan Rizal saat menghadiri sebuah program televisi. Dan sepertinya Presiden Jokowi mendengar apa yang disuarakan oleh RR sehingga lantas merilis beberapa peraturan terkait relokasi anggaran.

Kini, dengan semakin tidak karuannya situasi perekonomian, sebagian kalangan mengharapkan agar RR bisa kembali lagi ke gerbong pemerintahan dan turut memperbaiki situasi yang tak kunjung membaik ini. RR diharapkan ikut turun tangan menciptakan suasana agar menjadi lebih kondusif. 

Tapi sayangnya jalan menuju sana terlihat begitu sulit dan penuh liku. Selain keengganan RR untukt merapat dengan menyebut bahwa usulan agar dirinya bergabung dengan pemerintah adalah sesuatu yang nyeleneh, tidak sedikit dari "orang lama" Jokowi yang menjalin relasi kurang harmonis dengan RR. Sri Mulyani mungkin salah satunya. 

Kerapkali kebijakan dari Menteri Keuangan "Terbaik Dunia" ini mendapatkan sindiran pedas RR. Mulai dari menyebut Sri Mulyani Menkeu amatiran karena gagal mencegah defisit anggaran hingga menteri "terbalik", pelesetan dari menteri terbaik yang notabene disematkan kepada Sri Mulyani.

Melihat hubungan RR dan Sri Mulyani yang jauh dari kata harmonis, sulit membayangkan keduanya akan bergabung dalam satu gerbong yang sama. Bisa-bisa suasana di internal Kebinet Indonesia Maju menjadi semrawut. 

Ditambah lagi Sri Mulyani merupakan salah satu menteri "kesayangan" Presiden Jokowi seiringdirinya yang terus dipercaya menduduki posisi tersebut sejak awal masa menjabat sebagai presiden hingga saat ini. Terlebih harapan akan bergabungnya RR adalah untuk memperbaiki perekonomian. Dengan kata lain hal itu mengharuskan adanya koordinasi antara RR dengan Sri Mulyani. Sulit dibayangkan sebuah komunikasi harmonis akan terjalin.

Bukan sekali dua kali kritikan dilontarkan oleh RR kepada pihak istana. Sesuatu yang bisa jadi membuat istana semakin tabu menyambut kehadiran sosok tersebut kedalam tubuh mereka. Mungkin publik yang mengharapkan adanya "rujuk" antara RR dengan Jokowi dan jajarannya masih harus menahan keinginan itu lebih lama lagi atau bahkan menghapuskan angan-angan itu samasekali. 

Semestinya Presiden Jokowi tahu dan paham tentang siapa-siapa saja yang layak dan patut dipercaya mengemban tugas darinya. Karena siapapun yang dipilih oleh presiden pada akhirnya sang presiden juga yang mesti mempertanggungjawabkan semuanya kepada rakyat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun