Belakangan ini Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam beberapa kali kesempatan didapai memberikan pernyataan yang berbau kontroversial, memantik polemik, dan bahkan terkesan asal bunyi (asbun). Pernyataan kontroversial beliau yang terbaru adalah perihal wacana pemberlakuan sertifikasi bebas virus corona (covid-19) bagi siapapun warga negara dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik itu Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI). Sebuah pernyataan yang kemudian bahkan disebut tidak berguna oleh Kementerian Kesehatan perihal adanya sertifikasi bebas corona ini.
Bukan kali ini saja Wapres Ma'ruf Amin mengutarakan pernyataan yang kurang pas. Sebagaimana dilansir oleh laman tempo.co, setidaknya ada dua pernyataan kontroversial lain yang diutarakan oleh sang wapres yaitu perihal doa kunut yang membuat Indonesia terbebas dari virus corona dan pernyataannya yang menyinggung hubungan toleransi beragama antara umat Islam dan Hindu di India.
Pernyataan terkait kunut justru memantik reaksi yang membuat kemuliaan doa kunut dijadikan lelucon oleh sebagian netizen. Sedangkan terkait toleransi beragama di India hal itu justru mengumbar bobrok negeri sendiri mengingat toleransi beragama di Indonesia saat ini juga tengah bermasalah. Meminta India mencontoh kita padahal kita sendiri tengah mengalami situasi pelik kerukunan umat beragama sama halnya dengan mempermalukan diri sendiri.
Entah apa sebenarnya yang ada didalam benak wapres kita hingga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang berfaedah. Namun jika menilik kembali ke beberapa waktu sebelumnya sepertinya hal ini disebabkan oleh satu hal, yaitu penilaian kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi -- Ma'ruf.
 Dalam beberapa pemberitaan di edisi Januari 2020 ketika penilaian kinerja pemerintahan Jokowi -- Ma'ruf memasuki periode 100 hari, sosok Ma'ruf Amin selaku wapres kiprahnya dianggap belum signifikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat menyoroti kinerja 100 hari pemerintah pada Januari 2020 lalu.
Menurutnya kala itu Ma'ruf Amin cenderung tidak terlihat sigap mengomentari isu-isu yang menjadi perhatian publik. Seperti soal ramai tudingan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dialamatkan kepada pemerintah, dalam hal inipun terlihat wapres "santai" saja tanpa memberikan komentar apapun. Perihal kinerja 100 hari wapres juga sempat saya ulas dalam artikel sebelumnya yang berjudul Narasi 100 Hari, Jokowi Bekerja Tanpa Wapres?
Menanggapi beberapa opini negatif terkait "tudingan" Ma'ruf Amin tidak bekerja di 100 hari pertama pemerintahan kedua Presiden Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai utama penyokong pasangan Jokowi -- Ma'ruf pun tidak tinggal diam  Menurut salah satu politisi yang berasal dari partai tersebut wapres sebenarnya juga bekerja. Hanya saja kurang terpublikasi.
Barangkali penilaian yang beredar seputar kinerja wapres inilah yang kemudian "menyulut" harga diri Ma'ruf Amin untuk menunjukkan kepada publik bahwa ia juga bekerja. Bahwa seorang Ma'ruf Amin pun juga memiliki perhatian terhadap isu-isu publik yang sedang happening. Sehingga tatkala ramai pemberitaan virus corona, maka sepertinya wapres merasa harus memberikan pernyataan atas hal ini.
Demikian juga saat konflik agama terjadi di India, sang wapres merasa harus menunjukkan sikapnya sesuai penilaian yang menurutnya benar. Tapi sayangnya setiap pernyataan yang beliau umbar justru terkesan tidak elegan dan jauh dari pemikiran seorang negarawan. Akibatnya, badai kritik pun bermunculan.
Upaya "show off" yang dilakukan oleh wapres terlihat salah arah dibandingkan apa yang seharusnya beliau lakukan. Sebagai seorang cendekiawan seharusnya pernyataan-pernyataan seorang wapres bisa lebih cerdas daripada yang sudah ditampilkan sekarang ini. Mesti berfikir panjang sebelum mengutarakan pernyataan-pernyataannya yang menyangkut situasi di muka publik. Terlebih ketika hal itu menyangkut hubungan dengan negara lain.
Apabila asal berbicara saja maka hal itu bisa jadi akan menjadi bumerang bagi diri beliau sendiri atau bahkan terhadap kredibilitas pemerintah secara keseluruhan. Apalagi beliau adalah orang nomor dua terpenting di negeri ini setelah presiden. Saat komentar-komentarnya justru menimbulkan kerisauan, maka layakkah beliau menduduki posisinya sebagai wapres?
