"Nepotisme" Nadiem-Gojek untuk Layanan Pendidikan?

Baru-baru pihak manajemen Gojek menyampaikan bahwa mereka telah menjalin kerjasama pembayaran iuran pendidikan (SPP) melalui aplikasi GoPay dengan beberapa sekolah. Sebagaimana dilansir oleh laman kompas.com, saat ini Gojek sudah menjalin kemitraan dengan sekitar 180 lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, sekolah, hingga beberapa tempat kursus. 

Hal ini merupakan upaya pengembangan layanan Gojek yang sebelumnya sudah hampir menjangkau beberapa hal seperti transportasi, kuliner, pengiriman dokumen, dan lain sebagainya. Namun pengakomodasian layanan pembayaran iuran pendidikan berbasis aplikasi ini mau tidak mau akan turut "menyeret" nama Nadiem Makarim selaku pendiri perusahaan tersebut. 

Tudingan terkait "main mata" atau nepotisme pun bisa saja dimunculkan. Terkati hal ini, pihak manajemen Gojek buru-buru memberikan klarifikasi bahwa kerjasama yang mereka jalin dengan beberapa lembaga pendidikan tersebut samasekali tidak ada afiliasi dengan eks CEO mereka itu.

Kerjasama ini murni merupakan kolaborasi antara Gojek dengan beberapa pihak yang membutuhkan layanan pembayaran non-tunai. Tapi bagaimanapun juga kerjasama ini memang tidak semestinya menjadi monopoli salah satu provider tertentu. 

Agar tidak terkesan sebagai upaya monopoli atau dinilai sebagai tindakan berbau nepotisme, layanan pembayaran non-tunai untuk segala jenis institusi pendidikan haruslah membuka ruang bagi provider lain untuk turut terlibat. 

Selain GoPay arahan Gojek, masih ada provider lain yang memiliki kompetensi serupa seperti milsanya Ovo dari Grab atau bahkan dari perbankkan yang sudah menyediakan layanan sejenis. 

Benar apa yang dikatakan oleh Politisi Parta Golkar Hetifah Sjaifudian bahwa jangan sampai ada konflik kepentingan dan pewajiban penggunaan aplikasi GoPay dalam pembayaran iuran pendidikan. Pihak penyedia layanan sejenis lain harus diberikan kesempatan sama besarnya untuk turut serta melayani dunia pendidikan Indonesia.

Kita harus menyadari bahwa arah aktivitas pembayaran dimasa mendatang akan cenderung menggunakan transaksi non-tunai. Bahkan sebisa mungkin seseorang tidak perlu beranjak dari tempat duduknya sekadar untuk membayar iuran sekolah. Cukup menggunakan aplikasi yang tersedia di smartphone, maka semua aktivitas bayar-bayar akan tuntas dalam sekejap. 

Kehadiran beberapa provider yang menyediakan layanan seperti itu sudah barang tentu dibutuhkan untuk menjadikan semunya lebih mudah. Semua menjadi lebih efisien. Program Merdeka Belajar gagasan Mas Nadiem tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. 

Jangan sampai sesuatu yang sederhana seperti membayar iuran pendidikan saja harus menyita waktu yang semestinya bisa dipergunakan untuk hal lain yang lebih produktif. 

Efektivitas dan efisiensi dalam dunia pendidikan tidak semata ditampilkan dalam proses belajar mengajar saja, tidak semata dengan menghapuskan Ujian Nasional (UN), tidak semata merombak kurikulum, tetapi juga pada layanan pendukung pendidikan juga. Sehingga hal itu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas.