Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan. Kali ini sekelompok organisasi masyarakat (ormas) yang menyebut diri mereka Gerakan Pemuda Islam (GPI), Forum Syuhada Indonesia, dan Forum Umat Islam Bersatu ramai-ramai mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan aksi protes terkait pemberian izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan dilaksanakan pada 13 -- 15 Desember 2019 ini di JIExpo Kemayoran.
Masa dari ormas tersebut menilai bahwa acara DWP sebagai sarang maksiat yang tidak sepatutnya diberikan izin pelaksanaan. Mereka bahkan menganggap Anies Baswedan sebagai seorang penghianat karena memberikan izin diselenggarakannya acara ini di "bumi" Jakarta.
Sekilas tentang DWP ini yaitu sebuah even musik bergenre electronic dance dengan menampilkan Disc Jockey (DJ) lokal maupun mencanegara. Rangkaian acara kebanyakan didominasi nyanyian serta tarian.
Mungkin bisa kita sebut sebagai dugem "akbar". Acara yang benar-benar identik dengan pesta malam dunia metropolitan. Didalamnya para muda mudi berkumpul dengan beragam busananya.
Sebagian mungkin lebih layak disebut seksi. Barangkali image seperti inilah yang membuat acara DWP "dicurigai" sebagai sarang kemaksiatan berbalut festival musik. Namun "label" sebagai sarang maksiat ini disangkal oleh beberapa kalangan, termasuk diantaranya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. Prasetio bahkan menilai DWP sebagai salah satu andalan sumber pendapatan DKI Jakarta dari tahun ke tahun.Â
Pada tahun 2017 lalu ketika acara ini juga dilaksanakan di DKI Jakarta, kontroversi serupa juga menyeruak. Namun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta kala itu, Tinia Budiarti, memberikan pembelaan bahwa DWP dilaksanakan di tempat terbuka sehingga tidak mungkin ada tindak maksiat disana.
Ia juga menyebutkan bahwa minuman keras atau terlebih narkoba juga dilarang peredarannya disana sehingga kemaksiatan yang dikhawatirkan sangat kecil kemungkinan terjadinya. Selain itu, Sandiaga Uno yang sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta juga mendukung dilaksanakannya acara ini.
Hanya saja beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pejabat teras DKI Jakarta ternyata tidak membuat seruan penolakan terhadap acara ini memudar. GPI, salah satu ormas yang menolak pelaksanaan acara ini mengatakan bahwa setiap tahun mereka menyusup dalam perhelatan acara tersebut.
Dari penilaian mereka, DWP tidak lebih dari ajang berkumpul para penikmat maksiat untuk melakukan seks bebas, konsumsi narkoba, hingga pesta minuman keras. Klaim inilah yang menjadi dasar penolakan dari sejumlah ormas perihal diadakannya acara ini. Dalam rangka menguatkan argumentasi dan penilaian yang mereka miliki terkait DWP sebagai sarang maksiat, mungkin beberapa ormas yang kini melakukan aksi protes tersebut sebaiknya juga menyertakan bukti adanya tindakan maksiat yang dimaksud.
Entah itu berupa foto, video, atau mungkin rekaman suara. Klaim yang mereka maksudkan harus benar-benar jelas keberadaannya sehingga tidak menjadi fitnah dan agar khalayak memahami secara gamblang tentang "definisi" maksiat yang mereka maksud.
Mengartikan Kata "Maksiat"
