Satu hal lagi yang menarik untuk disimak adalah terkait "nasib" MPR pasca reformasi yang seperti harimau kehilangan taring. Â MPR tidak lebih dari sebuah lembaga negara dengan tugas-tugas normatif yang tidak terlalu "diminati" secara politik. Hal ini berbeda sekali dengan MPR sebelum era reformasi yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah sebuah negara.
Hal itu tidak lain karena kewenangannya untuk memilih presiden berikut wakilnya. Namun pasca reformasi kewenangan itu dihilangkan dan pemilihan presiden diserahkan langsung kepada rakyat. Terkait dengan "lemahnya" posisi MPR saat ini, mungkin beberapa pihak yang berharap MPR kembali menjadi lembaga negara yang "kuat" menginginkan salah satu kewenangan strategis MPR itu dikembalikan.
Kewenangan itu adalah perihal pemilihan presiden oleh MPR. Kebetulan, salah seorang pengusul dikembalikannya kewenangan ini yaitu Bambang Soesatyo kini tengah menjabat sebagai Ketua MPR periode 2019 -- 2024.
Semoga keinginan untuk mengembalikan pemilihan presiden secara langsung ke pemilihan tidak langsung ini semata didasari oleh keinginan memperbaiki bangsa ini, dan bukan karena mencari celah keserakahan pribadi ataupun kelompok. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, peristiwa 1998 adalah bukti nyata people power di negeri ini.
Semestinya, ketika muncul gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan presiden oleh MPR digulirkan maka rakyat juga harus turut serta dilibatkan. Minimal dengan mekanisme survei yang belakangan ini sering dipergunakan untuk mengecek kecenderungan minat publik. Itulah esensinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Salam hangat,
Agil S Habib
Refferensi :
[1] ; [2] ; [3] ; [4] ; [5]; [6]Â
