Terkait Penekanan Tidak Ada Visi Misi Menteri, Jokowi Sedang "Memperingatkan" Prabowo?

Sudah dua hari berlalu sejak komposisi Kabinet Indonesia Maju diumumkan, ada begitu banyak hal menarik yang menyertai pasca pengumuman itu. Mulai dari kontroversi nama-nama pengisi pos menteri, "gaya" pengumuman lesehan, hingga sidang perdana Kabinet Indonesia Maju. 

Terkhusus dengan pelaksanaan sidang kabinet perdana, ada satu poin menarik yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada segenap jajaran kabinetnya, terutama para menteri di kabinet. Presiden menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. 

Beliau ingin agar seluruh menterinya sepenuhnya bekerja selaras dengan visi misi yang telah beliau gagas bersama Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Pernyataan ini mungkin terkesan normatif, namun kalau ditelaah lagi sepertinya ada maksud lain presiden dibalik pernyataanya ini. 

Sepertinya presiden secara tidak langsung ingin berkata kepada Menteri Pertahanannya, Prabowo Subianto,  agar bekerja mengikuti arahan Presiden dan bukan bekerja dengan konsep yang ia usung semasa masih menjadi calon presiden (capres) dulu. Ini adalah "peringatan" yang tersirat.

Keterkejutan yang kita sempat rasakan perihal masuknya Prabowo dalam tim kabinet Jokowi mungkin belum sepenuhnya hilang. Kekhawatiran yang sempat mengemuka perihal kemungkinan adanya "matahari kembar" di pemerintahan terkait keberadaan sosok Prabowo disana mungkin cukup beralasan. 

Ego dari seorang "mantan" capres memang tidak serta merta luluh meskipun ia kini berada dalam satu "perjalanan" dengan eks rival. Barangkali hal inilah yang mendasari Presiden Jokowi untuk menyampaikan statement bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden.

Prabowo, Triumvirat, dan Kementerian Beranggaran Terbesar

Isitlah triumvirat sebenarnya sudah cukup lama ada. Namun belakangan mengemuka seiring terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini ada tiga jabatan menteri triumvirat, yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan). 

Terkait menteri triumvirat sendiri sudah diatur dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang secara bersama-sama oleh menlu, mendagri, dan menhan secara bersama-sama sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif.

Untuk Kabinet Indonesia Maju sendiri, triumvirat diduduki oleh Prabowo Subianto (Menhan), Tito Karnavian (Mendagri), dan Retno Marsudi (Menlu). Keberadaan nama Prabowo sebagai salah satu pengisi pos menteri triumvirat juga cukup menarik mengingat potensi yang dimilikinya untuk memegang tampuk kekuasaan (sementara). Apakah Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan triumvirat sehingga ada nama Prabowo disana? Apakah presiden tidak melihat kemungkinan adanya matahari kembar di pemerintahan? Entahlah.

Posisi Prabowo sebagai menteri pertahanan menggantikan Ryamizard Ryacudu pun juga memiliki sisi menarik. Sebagaimana banyak diberitakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan kementerian dengan pos anggaran terbesar dibandingkan kementerian yang lain. Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 127 triliun. Sebuah angka yang luar biasa besar tentunya. 

Menengok kembali kebelakang terkait "ambisi" Prabowo yang ingin memperkuat alutsista angkatan bersenjata Republik Indonesia semasa kampanye capres dulu maka besar kemungkinan hal itu akan beliau realisasikan selama masa tugasnya sebagai menhan. 

Menarik untuk ditunggu sejauh mana sepak terjang Prabowo sebagai menteri pertahanan selama beberapa periode mendatang. Akankah Prabowo mengibarkan nama Indonesia di kancah dunia dalam hal angkatan bersenjata? 

Ada kemungkinan sepak terjang Prabowo kelak akan mengalahkan pamor Presiden Jokowi di mata dunia internasioanal. Bagaimana Presiden Jokowi menyikapi segala kemungkinan ini?

Sidang perdana Kabinet Indonesia Maju sepertinya cukup memberi kita jawaban bahwa Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh terhadap seluruh anggota kabinetnya. Menurut presiden, semua menteri adalah orang-orang yang kerjanya untuk mendukung presiden dan wakil presiden mewujudkan visi misi. 

Tentunya beliau akan selalu mengontrol jalannya setiap kementerian, termasuk kementerian pertahanan berikut menterinya. Sehingga kemungkinan bahwa Prabowo akan jauh lebih "eksis" dan populer dibanding Presiden Jokowi cukup kecil. 

Kita harus ingat bahwa presiden memiliki kewenangan untuk me-reshuffle jajaran kabinetnya kapanpun beliau mau, dan siapapun anggota kabinet tidak memiliki kekebalan apapun untuk di-reshuffle. Jadi, bisa apa Prabowo?

Salam hangat,

Agil S Habib