Susunan Kabinet (Tidak) Harus Memuaskan Semua Pihak

Ada yang bilang kalau formasi kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini sangat mengecewakan. Ada yang mengatakan kalau Prabowo tidak semestinya masuk kabinet. Ada yang menyatakan semestinya Susi Pudjiastuti tetap masuk dalam line up Kabinet Indonesia Maju. 

Ada yang bilang latar belakang pebisnis yang dimiliki Nadiem Makarim membuatnya kurang tepat menduduki posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun sebenarnya tidak semua kalangan memiliki pandangan serupa. 

Salah satunya Dahlan Iskan. Eks dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan mantan menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini justru menilai bahwa kabinet bentukan Presiden Jokowi kali ini cukup bagus. Salah satu alasannya adalah karena presiden mampu keluar dari tekanan banyak pihak dalam menentukan nama-nama susunan kabinetnya. 

Sebagaimana kita tahu, sebelum nama-nama anggota kabinet resmi diumumkan ada begitu banyak spekulasi yang beredar luas terkait siapa saja yang layak untuk menduduki posisi tersebut.

Pro kontra hampir pasti ada dalam setiap kebijakan yang diambil presiden. Termasuk perihal keputusan penentuan nama-nama menteri. Siapa yang tidak tahu nama Susi Pudjiastuti? Beliau sangat populer di mata masyarakat seiring keberanian beliau "menenggelamkan" kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. 

Hampir sebagian besar masyrakat kita menilai bahwa beliau akan tetap dipertahankan menjadi menteri oleh Presiden Jokowi. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Susi Pudjiastuti digantikan oleh Edhy Prabowo, Politikus Partai Gerindra yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR serta Ketua Fraksi Gerindra MPR RI periode 2014 -- 2019. 

Bahkan saat ini ada yang mengajukan sebuah petisi agar Susi Pudjiastuti dikembalikan lagi pada posisinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Petisi yang dibuat pada laman situs www.change.org tersebut sampai sekarang sudah ditandatangani lebih dari 2.400 orang, dan sepetinya masih akan terus bertambah. Apakah nantinya petisi tersebut akan direspon oleh Presiden Jokowi? Entahlah.

Apapun yang terjadi pada dasarnya Presiden Jokowi yang hanya satu orang dan memiliki kapasitas anggota kabinet yang terbatas tidak mungkin mampu mengakomodasi kepentingan ataupun preferensi seluruh masyrakatnya yang mencapai angka seperempat miliar jiwa. 

Selain penentuan anggota kabinet yang memang sepenuhnya  menjadi hak prerogatif presiden, presiden tentunya tidak akan "bunuh diri" dengan memilih orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Karena bagaimanapun juga yang ditagih kelak oleh masyarakat adalah realisasi janji presiden dan wakil presiden terpilih, bukan janji para anggota kabinet. Jajaran tim kabinet hanya sebatas "membantu" presiden dalam rangka menunaikan janjinya kepada masyarakat. 

Apabila presiden merasa orang-orang yang beliau pilih saat ini adalah yang terbaik menurut standar beliau, maka buat apa kita mempermasalahkan hal itu? Asalkan janji kepada rakyat terpenuhi, siapapun menterinya tidak jadi soal. Bahkan ekstrimnya tanpa menteri sekalipun asalkan rakyat bisa hidup sejahtera dan segenap janji presiden-wakil presiden dipenuhi maka boleh-boleh saja.   

Pertanyaanya yang lebih tepat diajukan saat ini bukan apakah kabinet yang terbentuk sekarang sudah memuaskan publik atau tidak, melainkan apakah kabinet yang terbentuk ini mampu menunjukkan kinerja terbaik atau tidak. Sehingga hal ini bukanlah tentang siapa yang menduduki posisi apa, akan tetapi siapa mampu melakukan apa. Itu saja.