Poin utama dari praktek korupsi itu adalah tindakan melangkahi birokirasi untuk efisiensi ataukah tindakan yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri? Sebagian pengamat menilai bahwa sistem birokrasi kita cukup berbelit-belit. Membuat perizinan ribetnya minta ampun dan perngajuan berkas-berkas pun durasi waktunya membuat orang tidak betah. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak yang menginginkan adanya reformasi birkorasi, yang sayangnya sampai hari ini hal itu masih belum benar-benar terwujud.
Hal ini sebenarnya tidak hanya menjadi keluhan warga yang mengharapkan pelayanan, barangkali para pejabat yang bertugas juga mengalami kondisi serupa. Sistem birokrasi yang diberlakukan agak rumit dan riskan "menyerang" balik diri mereka. Seperti ketika dahulu Bapak Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN). Karakternya yang "suka" menentang birokrasi berbelit justru membuatnya berurusan dengan hukum. Tuduhan sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus beliau sandang. Meski belakangan beliau divononis tidak bersalah, namun hal ini sudah memberikan cukup gambaran betapa rawannya sistem birokrasi dalam menjebak seseorang terjerat kasus korupsi.
Terbaru, Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrawi juga ikut terbelit kasus korupsi. Meski masih dalam tahap "awal" dan proses hukum masih terus berjalan, selentingan bahwa beliau terjebak sistem birokrasi kembali ikut mengemuka. Memang banyak tertuduh kasus korupsi sering mempersalahkan sistem birokrasi kita saat ini.
Terlepas hal itu juga masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Akan tetapi kita patut memberikan atensi terhadap dugaan ini. Bisa jadi sistem birokrasi kita benar-benar tidak efisien, sehingga orang-orang dengan tabiat kepemimpian lincah dan cekatan menjadi tersandera alur birokrasi. Akibatnya, selain pembangunan yang berjalan lambat, kita lebih banyak terfokus pada penyelesaian kasus hukum pejabat. Belum lagi efek "phobia" kebijakan karena takut disisir Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang membuat terobosan kebijakan menjadi terhambat.
Bagaimanapun juga korupsi adalah sesuatu yang terlarang. Koruptor harus diberantas. Namun jangan sampai orang-orang yang tidak bersalah justru menjadi pesakitan hanya karena sistem birokrasi yang membuatnya demikian. Kita tidak bisa beranggapan bahwa sistem birokrasi yang kita miliki sudah sempurna sehingga tidak memerlukan perbaikan lagi. Evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem birokrasi yang saat ini berlaku. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak hanya kali ini saja membuat menterinya terjaring KPK, Andi Malarangeng dulu pernah mengalami hal serupa dan bahkan divonis bersalah oleh pengadilan. Apabila dalam satu kementerian yang sama pejabat tertingginya sama-sama terjerat kasus korupsi, maka dikhawatirkan sistem birokrasi disana bermasalah.
Sistem birokrasi memang harus diikuti, akan tetapi sistem yang berpotensi menjadi penghambat kinerja dan menurunkan tingkat produktivitas juga mesti dihilangkan. Selama ini kita terus fokus pada manusia yang mungkin lebih berpeluang melakukan penyimpangan sedangkan kondisi sistem birkorasi sendiri dianggap baik-baik saja. Pemberantasan korupsi sekaligus peningkatan kinerja institusi pemerintah harus mengutamakan sinergi dalam segala hal. Manusianya haruslah para pribadi yang menjunjung tinggi amanah, sekaligus sistem birokrasi menunjang efisiensi kinerja.
Dengan dalih demi meminimalkan terjadinya praktik pelanggaran, sistem birokrasi dibuat dengan alur demikian rumit serta perlu proses panjang. Apakah tidak memungkinkan untuk menghadirkan sebuah tata kelola birokrasi yang sederhana tapi tetap mampu mencegah praktik kotor korupsi? Inilah pekerjaan utama para pemangku kebijakan. Sebagai warga negara biasa pun kita bisa ikut menyumbang saran atau ide-ide kontruktif dalam rangka membangun sistem birokrasi yang aman, efektif, dan efisien.
Salam hangat,
Agil S Habib
