Padahal butuh effort besar dan upaya yang tidak sebentar untuk membahas RUU mulai dari awal hingga akhir. Belum lagi jika menghitung besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk menyiapkan RUU sedari awal hingga ia disahkan menjadi UU.
Bayangkan, berapa banyak anggaran yang dihambur-hamburkan oleh karena banyaknya RUU mangkrak yang tidak tuntas setiap periodenya? Bukankah ini merupakan bentuk kemubaziran yang luar biasa besar?
Tentunya kondisi ini harus dibcarikan solusi jalan keluarnya. Bagaimana supaya RUU yang belum selesai pada periode sebelumnya masih bisa dilanjut tanpa harus memulai lagi dari nol. Langkah yang diambil oleh anggota dewan yang menjabat saat ini hendaknya perlu kita dukung dengan maksimal. Upaya mereka untuk membuat pembahasan RUU bisa diselesaikan lintas periode merupakan langkah yang tepat.
Saat ini wakil rakyat kita tengah mengupayakan Draft Perubahan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang mengatur pembahasan RUU bisa lintas periode keanggotaan DPR dengan neggunakan sistem “Carry Over”. Apabila sistem ini berlaku maka RUU mangkrak yang tidak selesai bisa dikebut penyelesaiannya pada periode pemerintah dan DPR selanjutnya.
Langkah ini seakan sangat efisien karena tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk menyusun ulang draft RUU yang akan dibahas. Anggaran untuk merumuskan satu draft RUU saja tentunya tidak sedikit, apalagi untuk 32 RUU. Jika nantinya RUU ini berhasil diketok menjadi UU sebelum akhir periode jabatan 2014–2019 maka periode selanjutnya akan mendapatkan keringanan dalam rangka menyelesaikan RUU mangkrak tersebut.
Hanya saja tantangannya tentu tidaklah mudah, mengingat periode jabatan baru biasanya akan diisi oleh banyak orang baru sehingga pemahaman akan RUU yang dibahas sebelumnya membutuhkan akselerasi agar nantinya tidak ada mispersepsi diantara semua anggota dewan ataupun pemerintah yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.
Oleh karena itulah menjadi penting bagi setiap individu yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat untuk mengikuti perkembangan pembahasan RUU agar tidak terlalu ketinggalan jauh tatkala nanti benar-benar menduduki tampuk kekuasaan.
Barangkali, hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa RUU yang tidak terselesaikan dalam satu periode masa jabatan harus dimulai lagi dari nol untuk memastikan pemahaman yang utuh diantara semua pihak yang terlibat.
Bagaimanapun juga, menuntaskan RUU yang menjamin keamanan serta kenyamanan rakyat perlu untuk disegerakan, disamping manfaat lainnya adalah tidak terumbarnya anggaran secara sia-sia oleh karena pembahasan RUU yang terus berlangsung bolak-balik memulai lagi dari awal.
Salam hangat,
Agil S Habib
