Membaratkan Indonesia?

Indonesia negara kaya akan budaya, alam dan wilayah kepulauan semenanjung nusantara. Terbersit harapan dari warganya supaya menjadi negara makmur dan maju karena setumpuk kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. 

Tak heran banyak negara yang melirik Indonesia sebagai objek primadona para wisatawan, pelaku bisnis, dsb. Masyarakatnya mengemban amanah untuk menjaga, membuatnya menjadi negara adidaya tanpa terlalu banyak bergantung kepada negara-negara besar tandingannya.

Era globalisasi semakin berkembang, tentu hal ini dapat menjadi beban tersendiri dalam menjaga keutuhan nusantara. Semangat nasionalisme terkadang selalu digemborkan agar segala sesuatu yang masuk dan berupaya melunturkan warisan asli nusantara pantasnya ditolak. 

Wajar jika semangat nenek moyang dan para pejuang bangsa yang masih melekat justru menolak adanya pergeseran identitas Indonesia baik berbau ke-timur-an atau ke-barat-an.

Sebenarnya tulisan ini terpancing oleh pembahasan cukup hangat dari cuitan seorang professor tentang meng-Indonesia-kan Islam. Pasalnya, banyak yang merespon dengan berbagai penafsiran sehingga menimbulkan pro kotra khususnya metode dakwah yang disinggung oleh Mahfud MD. 

Menurutnya, mengindonesiakan Islam artinya menyebarkan Islam secara damai melalui relung-relung budaya serta akulturasi melalui proses saling memberi dan menerima. Sedangkan mengislamkan Indonesia lebih terkesan memaksakan dan kooperatif sehingga berwatak eksklusivisme. (tribunnews.com 22/4/2017)

Pesan mengindonesiakan selayaknya dimaknai dengan bijak, karena parameter Indonesia saat ini belum tentu sesuai dengan yang seharusnya dianalogikan. Mengakulturasikan Indonesia dengan Islam adalah kemurnian dari sisi sejarah nusantara, namun kurang disoroti bahwa Indonesia sendiri sudah banyak terakulturasi dengan budaya dan pemikiran barat. Terkadang kita kurang fair jika hanya menjadikan suatu objek sebagai bahan penilaian namun mengabaikan objek lain yang sama pengaruhnya.

Tentu membaca judulnya saja sudah pasti banyak yang tidak setuju. Namun itulah realitas yang dicerminkan kepada masyarakat saat ini namun kurang disadari, Seolah penyesuaian nilai agama yang berasal dari luar langsung ditolak sekalipun itu baik, namun nilai selain agama yang dipandang maju di luar justru tak dihiraukan, kadang bertentangan dengan norma kemanusia namun dianggap sebuah kebanggaan.  

Dalam standar pendidikan saja kita samar menggambarkan bagaimana nilai luhur keilmuan bangsa yang dibawa asli nusantara, memilih pola barat dalam menata pola pendidikan, mungkin karena kompetisi antar budaya dan beda negara semakin bersaing. Output yang diharapkan pun masih belum maksimal, justru sebagian besar lulusan Indonesia lebih bergantung kepada negara lainnya. Akhirnya lulusan Indonesia lebih tertarik belajar dan bekerja di luar negeri khususnya barat.

Sejak awal tidak adil menilai konteks agama sebagai kewaspadaan moral. Makna pendidikan agama Islam misalnya, yang seharusnya diramu dari wilayah timur sana justru disaring karena tidak cocok diajarkan kepada masyarakat Indonesia. 

Doktrin teologis-ideologis (jihad/qital, kati syahid, hijrah, amar ma'ruf nahi munkar) sebagai penyebab psikologis orang anti terhadap NKRI, namun doktrin ideologi neo-konservatif atas kekuasaan dan dominasi Amerika sebagai propaganda yang ditutupi oleh peran orientalisme dengan alat "fundamentalisme Islam".

Mengambil penjelasan Antonio Gramsci, hegemoni merupakan sebuah cara di mana kelas yang dominan menancapkan dan memelihara kendalinya atas seluruh masyarakat. Justru hegemoni budaya yang terjadi di Indonesia harus disadari terus melanggengkan modernitas barat, kapitalisme, dan penguatan wacana dualistik orientalisme (Barat Modern versus Timut Terbelakang, Barat Demokratis versus Timur Teroris). Jangan sampai kita terbuai karena musuh yang sama namun tertipu berkawan dengan serigala berbulu domba.

Watak ekonomi Indonesia pun berhaluan liberal, pedoman yang pancasilais sudah tertulis dalam konstitusi yang mulai terabaikan. Sedikit saja pengelolaan SDA negara dikembalikan kepada amanah Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 bahwa penguasaannya diserahkan kepada negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Bukan kemandirian malah keran investasi asing yang dibuka lebar. Awalnya diharapkan sebagai pendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi namun distorsi kebijakan pemerintah justru membuat penguasaan pengusaha termasuk barat memangsa kesempatan wirausaha lokal.

Politik yang berjalan pun banyak diwarnai pemikiran negara barat yang berhaluan demokrasi-liberal. Pemikiran politik yang dikenalkan di banyak kampus seperti plato dan Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, dll. Parameter kebebasan justru ditempatkan di depan, hasilnya materialisme dalam pendidikan, senkritisme dalam agama, atau liberalisme dalam ekonomi. Tak heran jika kepentingan yang dimaknai agama akan dicap negatif karena hegemoni orientalisme tadi.

Maka benteng terbaik bagi pribumi untuk konsisten menolak hegemoni budaya barat salah satunya dengan selektif memilih mana yang memberikan manfaat kemajuan dan membangun peradaban manusia, bukan terlalu reaktif terhadap teologis Islam yang jelas menghadirkan rahmat. Sikap hedonisme dan materialisme termasuk sedikit dari kebiasaan buruk yang harus ditanggulangi, baik dari kalangan tua maupun muda. Sebab, target empuk prinsip kebebasan barat justru banyak disasar kepada kaum muda.

Tren model pakaian hingga pergaulan mengikuti gaya barat yang sebelumnya tidak dikenal oleh generasi tua saat ini. Mungkin aplikasi joget bebas tak senonoh yang sedang viral saat ini adalah contohnya, atau aplikasi 'Kissing Test' yang mengukur seberapa hebat kamu berciuman akan menjadi pemicu bagi pengguna dibawah umur untuk terpancing melakukan dengan peraga aslinya. 

Mungkin kita menyadari model seperti ini tak dijumpai dari orang berwatak ke-Timur-an karena ketatnya mereka menjaga diri dan menghormati moral, namun mudahnya kita jumpai pengguna orang berwatak ke-barat-an. Tren pakaian pun sejujurnya banyak berkiblat ke barat. Kalau begitu lantas dimana arti kebanggan terhadap budaya asli Indonesia, apa hanya dijadikan simbolitas saat seremonial saja.

Bagaimana dengan konsep equality cerminan barat yang diperjuangkan di Indonesia denga dalih kebebasan, padahal sangat bertentangan dengan norma kemanusiaan yang tumbuh di nusantara? LGBT salah satu contohnya, seolah terlihat sama sekali tak berbau ke-barat-an padahal dibalik itu terbentuk akulturasi budaya berslogankan kebebasan. Namun saat ditentang dengan dalih agama justru ditolak karena bentuk ketidakpastian fundamental negara berketuhanan.

Maka, penting bagi kita objektif dalam menilai akulturasi suatu bangsa. Saat ini penulis menilai jangan dulu menjaga jarak terhadap budaya positif dari luar, apalagi Islam yang rahmatan lil alamin tidak akan bermaksud merusak norma kemanusiaan di nusantara. Justru khawatirlah ketika kita tak sadar bahwa barat dengan segala tawarannya menghias neo-kolonialisme mereka untuk memudarkan Indonesia secara perlahan. Tentu tak semua harus ditolak, minimal kita selektif dalam menilai dan menolak.

Oleh: Muhamad Afif Sholahudin | Bandung