Dalam suatu negara dianggap berhasil dalam menyelesaikan masalah ekonominya yang bisa dilihat dari Ekonomi makro dan Ekonomi mikro negaranya. Ekonomi makro adalah kegiatan yang mempengaruhi perekonomian negara. Salah satu indicator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat serta mengukur stabilitas ekonomi negara yaitu Inflasi. Perubahan indicator ini akan berdampak pada dinamika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Dari sudut pandang ekonomi Inflasi adalah fenomena moneter di suatu negara dimana inflasi berfluktuasi tidak menentu cenderung menimbulkan masalah ekonomi.
Secara umum inflasi itu dapat dipahami ketika harga suatu barang dan layanan umum yang naik secara kurun waktu yang lama dan berkelanjutan. Kenaikan harga satu dua piring saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali ketika kenaikannya meluas atau mengarah kepada sebagian besar hal yang berbeda.
Pada prinsipnya tidak semua inflasi dapat berdampak negative pada ekonomi, terutama jika ada sedikit pembengkakan di bawah sepuluh persen. Inflasi moderat tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ini yang membuat semangat para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya dengan membuka lapangan kerja baru, namun jika inflasi dalam jangka waktu yang panjang serta dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang sangat buruk. Dengan tingginya tingkat iflasi ini menyebabkan barang domestic relative menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga barang inport.
Inflasi di Indonesia diperkirakan akan melebihi 5-6% pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri menentukan inflasi mencapai 3,47% secara tahunan pada april 2022 sedangkan secara bulanan inflasi naik 0,95%. Berkaca pada hal tersebut, anggota komisi IX DPR RI mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat perlindungan social.
Dalam hal tersebut pemerintah dan bank Indonesia Sepakati Lima Langkah Strategis Menjaga Inflasi tahun 2022 dalam siaran pers dari BI yang di publikasi pada 9 maret 2022 No. 24/76/Dkom. Pemerintah dan BI menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam High Level Meeteng Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP). Langkah strategis ditujukan untuk secara konsisten menjaga inflasi 2022 dalam kisaran sasaran 2-4% dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Langkah kangkah tersebut meliputi :
1.Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga kestabilitasan makroekonomi dan mendapatkan momentum pemulihan ekonomi nasional;
2.Memitigasi dampak update risk, antara lain ddampak normalisasi kebijakan liquiditas global dan dampak kenaikan harga komoditas global terhadap inflasi dan daya beli masyarakat;
3.Menjaga inflasi volatile food pada kisaran 3,5-5,0%. Upaya ini dilakukan dengan menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pembekalan terutama menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional, implementasi strategi ini antara lain focus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi, digitalisasi pertanian hulu-hilir, pengembangan konektivitas dan penguatan kerjasama anatar daerah;
4.Memperkuat sinergi komunkasi kebijakan untuk membantu mngelola ekspetasi inflasi public;
5.Konferensi penyesuaian dan koordinasi inflasi nasional 2022 (La Cornas) akan diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyesuaian inflasi dengan tema "Digitalisasi UKM Pangan Untuk Akses Dan Stabilitas harga".
HLM TPIP juga menyepakati untuk memastikan implementasi kebijakan dan program kerja pada roadmap pengendalian inflasi 2022-2024. Mempertahankan inflasi IHK melalui sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan BI melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran sirkulasi selama pandemic mampu dilakukan.
