Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) kembali mengajak rakyatnya untuk bermain kartu. Jokowi kembali menjanjikan sejumlah program bagi-bagi kartu kepada masyarakat Indonesia. Program tersebut jadi salah satu janji kampanyenya yang akan direalisasikan jika terpilih kembali sebagai presiden pada Pilpres yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.
Sejumlah program kartu baru yang dijanjikan Jokowi antara lain Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja. Setelah sebelumnya membagikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja.
Janji Jokowi ini menjadi polemik dan perdebatan baru di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah kartu kartu itu bisa direalisasikan, terutama kartu pra-kerja yang menjanjikan pengangguran akan digaji oleh negara selama belum mendapatkan pekerjaan.
Janji Jokowi ini bahkan menjadi olok-olokan sebagian kelompok karena dianggap tidak masuk akal dan tidak realistis. Rencana Jokowi menggaji pengangguran ini dibandingkan dengan kondisi terkini di bangsa ini. Contoh saja, soal guru honorer dan perawat di beberapa daerah yang  Cuma digaji 200-300 ribu rupiah per bulan. Bahkan ada juga yang tak digaji alias sukarela. Lalu kemudian Jokowi ingin menggaji pengangguran, logikanya di mana?.
Bukan hanya itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi janji Jokowi ini. JK menyarankan agar program ini dikaji kembali dan dipertimbangkan masak-masak. Menurut JK, menggaji pengangguran melalui kartu pra kerja itu hanya bisa diterapkan di negara maju, karena negara maju itu memiliki anggaran yang besar dan penduduknya juga tidak terlalu banyak terutama yang menganggur seperti di Indonesia.
Berapa sih Jumlah Pengangguran di Indonesia yang Mau Digaji Jokowi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2018 tercatat sebesar 7 juta orang atau setara 5,34% dari total angkatan kerja yang sebanyak 131,01 juta orang.
Data BPS juga menunjukkan bahwa TPT Agustus tahun lalu mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang atau ada kenaikan 130.000 orang.
BPS juga mengklasifikasi, TPT yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24%, lulusan SMA sebesar 7,95%, lulusan Diploma I/II/III sebesar 6,02%, lulusan Universitas sebesar 5,89%. Lulusan SMP sebesar 4,80%, dan lulusan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43%.
Seperti itulah gambaran pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Jika Jokowi benar-benar ingin menggaji mereka, maka berapapun angkanya akan dikalikan dengan jumlah pengangguran sebanyak 7 juta orang berdasarkan data BPS tersebut.
Program Kartu-kartu Jokowi ini wajar dicurigai sebagai strategi politik atau kampanye untuk menggaet suara pengangguran yang jumlahnya luar biasa itu. Para penganggur ini tergolong dalam pemilih milenial yang jumlahnya lebih dari 42 juta orang.
