Jika saja E-KTP tidak dikorupsi oleh Setya Novanto dkk serta data-data sensus dan pemutakhiran data di Indonesia dalam satu wadah sserta sinkronisasi yang sejalur dalam sisstem seperti big data dalam jalur Single Identity di Tiongkok atau negara-negara maju, tentu kekisruhan sekedar data penerima bantuan sosial, pemilu, beasiswa pendidikan, bantuan data untuk sekolah daring termasuk vaksinasi akan bisa dihindari.
Kita tidak perlu repot pendataan berulang, mungkin hanya pelru menmperbaharui data yang lama saja di satu portal yang sama serta mengecek kepada pihak pemerintahan terdekat semisal desa, kelurahan ataupun kecamatan untuk survei ulang warganya semisal ada kelahiran, kematian, sakit tertentu dan lain sebagainya.
Sekarang saja sistem pendataan ulang tenaga kesehatan sudah banyak tidak sinkron bagaimana dalam kasus vaksinasi nasional dengan jumlah ratusan juta, sangat dimungkinkan simpangsiur data ketika pemilu pun akan terulang.
Jangan anti untuk belajar dengan negara tetangga seperti India ataupun Malaysia serta Tiongkok untuk penyatuan data kependudukan, sehingga pemborosan dengan tender-tender berulang serta registrasi berulang-ulang dapat dihindarkan.
Sebagai seorang yang berkecimpung di dunai rantai suplai saya paham betul bagaimana ribet dan pusingnya memikirkan untuk jalur ditribusi vaksin yang memerlukan tempat penyimpanan dengan suhu rendah tertentu ke seluruh Indonesia yang memiliki tantangan dari cuaca, keadaan alam, tranportasi, sumber daya manusia dan lain sebagainya.
Saya sangat mengapresiasi niat pemerintah menjalin kerjasama dengan salah satu raksasa FMCG di Indonesia yaitu Unilever yang terkenal akan kemahirannya dalam rantai suplai khususnya pendingin untuk distribusi es krim dan produk dingin lainnya di seluruh Indonesia bahkan sampai hampir di seluruh kecamatan di Indonesia.
Namun, perlu juga dipikirkan terkait masalah penjadwalan dan juga teknis di lapangan untuk pelaksaannya, perlu belajar dari pemilu meski polanya agak berbeda dan butuh kecermatan ekstra.Â
Saya melihat target sampe akhir tahun 2021 dari Pak Jokowi terlalu ngoyo dan tidak realistis bahkan untuk 2022 pun saya masih meragukan akan meleset. Kondisi alam, pendataan, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lainnya bahkan untuk pendataan pun masih runyam.
Saya juga sering menyesalkan pemerintah kita sering mebuat kebijakan ataupun bernarasi tanpa data dan informasi ilmiah, termasuk ketika Presiden Jokowi mengatakan pandemi covid-19 masih terkendali di Indonesia baru-baru ini, apa indikator terkendalinya?Â
Lah kasus yang diketahui saja sudah lebih sejuta dan masih berada di gelombang pertama tidak menunjukkan tren menurun ataupun landai.
