Mohon tunggu...
Adrian Chandra Faradhipta
Adrian Chandra Faradhipta Mohon Tunggu... Menggelitik cakrawala berpikir

Seorang kuli di industri minyak dan gas Indonesia dengan ketertarikan pada dunia traveling, politik, sosial budaya, kepemudaan, sastra dan organisasi. Penulis buku Horizon terbitan Ellunar Publisher (Agustus 2020), urun menulis buku antologi puisi Elipsis terbitan Ellunar Publisher (September 2020) dan Di Balik Ruang Tanpa Garis Temu, Fun Bahasa terbitan Alinea Publishing (September 2020).

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Presiden, Menteri, Gubernur, dan Masyarakat Tidak Kompak, Pantesan Pandemi Belum Mereda

13 September 2020   11:04 Diperbarui: 13 September 2020   11:11 216 8 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Presiden, Menteri, Gubernur, dan Masyarakat Tidak Kompak, Pantesan Pandemi Belum Mereda
Ilustrasi. Sumber: Kompas TV

Gubernur Anies Baswedan ramai-ramai disentil oleh para menteri terkait penerapan kembali PSBB untuk DKI Jakarta terhitung 14 September 2020 besok.

Tak tanggung-tanggung tiga menteri dan satu wakil menteri mengkritik kebijakan Anies Baswedan ini. Dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Melansir Republika.co.id mereka mengungkapkan kritik mereka tersebut bertepatan dengan acara sesi Plenary Rapat Nasional Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada kamis 10 September 2020 kemarin.

Rata-rata kritikan mereka terkait imbas yang akan dirasakan oleh dunia usaha dan perekonomian Indonesia serta koordinasi dengan pemerintah pusat yang kurang dari Gubernur Anies Baswedan.

Sementara itu di lapangan, pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat yang mengakibatkan bertumbuh suburnya kasus baru terutama di DKI Jakarta semakin banyak terjadi.

Tidak kompaknya pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat ini menjadi salah satu akselerator kasus baru dan menjadi penghambat melandainya kurva pertumbuhan Covid-19 di Indonesia.

Jokowi dan para jajaran kabinet. Sumber: tempo.co.id
Jokowi dan para jajaran kabinet. Sumber: tempo.co.id
Miskoordinasi adalah Masalah Besar Penanganan Pandemi

Secara pribadi saya menilai kesalahan koordinasi bukan hanya milik pejabat daerah namun lebih dari itu adalah pemerintah pusat baik Jokowi, jajaran menteri serta pejabat dibawahnya. 

Imbas dari miskoordinasi tersebut tentu tidak kecil sedari pandemi awal mulai terjadi bahkan jauh sebelumnya di masa jabatan sebelumnya kisruh antarmenteri sering terjadi.

Tidak hanya itu dagelan dan simpang siur informasi di dalam kabinet Jokowi sering terjadi bahkan sampai dengan pemerintah daerah. Contohnya saja ketika Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan serta Pemerintah DKI Jakarta yang berbeda persepsi tentang standar kesehatan pada angkutan daring seperti Gojek dan Grab.

Di awal pandemi ketidakseragaman dan ketidaktegasan pemerintah berakibat lambannya penanganan pandemi Covid-19 ini sehingga laju perkembangan kasus positif alih-alih turun sekarang masih menunjukkan tren naik yang tidak berkesudahan, beribu-ribu telah menjadi korbannya bahkan ratusan tenaga kesehatan harus meregang nyawa karena terpapar covid-19 ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN