Gagap Pemerintah Menghadapi Corona dan Solusinya

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Untuk karantina rumah dan karantina rumah sakit dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, namun untuk karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar harus dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Satu hal lagi yang menjadi ambigu adalah harusnya Undang-undang ini diturunkan dan diatur lebih detail oleh peraturan pemerintah dan nampaknya sampai saat ini belum ada produk turunannya. 

Opsi karantina wilayah sampai saat ini sepertinya belum dilakukan oleh pemerintah karena mungkin mempertimbangkan berbagai macam hal serta juga konsekuensi yang diharapkan karena mungkin salah satu kewajibannya adalah pemerintah pusat harus menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah tersebut belum lagi risiko ekonomi, sosial, keamanan dan lain sebagainya. Padahal disamping semua risiko itu ada risiko yang lebih besar yaitu kesehatan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya jika penyebaran penyakit ini sudah masif dan tidak terkendali maka akan mengancam kondisi ekonomi, sosial, keamanan dan lain sebagainya. Jika dibiarkan maka akan menjadi fenomena bola es yang menggelinding semakin membesar menunggu untuk terbentur lalu hancur.

Di sisi lain, untuk pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan oleh beberapa daerah dengan kebijakan kepala daerah masing-masing. Pemerintah pusat tidak mengambil peran yang optimal dalam hal ini. Justru pemerintah pusat terkesan mempertahankan status quo yang akhirnya membuat kesimpangsiuran kebijakan serta tumpang tindih koordinasi terasa. Presiden harusnya dapat dengan optimal mengambil peran untuk memimpin bukan hanya terus-terusan menerbitkan himbauan yang notabene masih juga banyak tidak diikuti punggawanya.

3. Pengetesan COVID-19 secara masif. Pemerintah perlu dengan segera menemukan metode ataupun cara untuk pengecekan massal terhadap masyarakat yang efektif dan efisien, yang mudha dilakukan dengan hasil cepat yang masih didapat. Kita dapat mencontoh Korea Selatan dalam hal ini. Sampai dengan sekarang Korea Selatan sudah melakukan pengetesan terhadap lebih dari 214.000 warganya atau setidaknya 15.000 tes setiap harinya tanpa melakukan lockdown sepenuhnya. 

Korea Selatan bahkan menyiapkan pengetesan dnegan metode drive thru di berbagai lokasi di daerah sebaran COVID-19. Setelah didapatkan hasilnya, maka pemerintah secara proaktif melakukan tindakan medis terhadap warganya baik bentuk karantina ataupun isolasi pribadi. Dengan pengetesan secara massal dan proaktif juga setidaknya pemerintah dapat mengetahui strategi yang tepat untuk mengendalikan wabah virus ini apalagi jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar serta sebaran dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang cenderung komunal bukan soliter dapat mempertajam angka penularan di tengah masyarakat.

4. Tambah dan perbaiki fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Perlu dengan segera pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait untuk segera membuat strategi agar penyediaan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, alat-alat pengetesan, alat-alat medis dan obat-obatan penunjang dapat mencukupi. Kita sepertinya sudah banyak membaca dan mendengar kesaksian bagaimana sekarang banyak rumah sakit yang sudah penuh dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ruang isolasi terhadap pasien COVID-19 ini. 

Di samping itu, kita masih kekurangan tenaga medis yang dapat secara cekatan membantu para pasien. Mungkin juga karena kesiapan dan protap serta prosedur yang dibuat pemerintah juga tidak jelas serta juga pelatihan dan penyalurannya tidak merata dan tidak terpeta. Sebagai imbalan para tenaga medis juga dapat diberikan tunjangan khusus ketika menangani kasus COVID-19 ini, mencontoh Singapura yang pimpinan negara serta jajaran menterinya rela untuk dipotong gajinya untuk disumbangkan bagi tenaga kesehatan yang berjuang dengan wabah ini.

Pada akhirnya pemerintah harus dengan segera menentukan sikap yang terarah, terkoordinasi, transparan dan efektif dalam mengendalikan dan mengatasi wabah penyakit ini. Strategi-strategi tadi perlu menjadi tinjauan dan pembahasan. 

Presiden harus mampu menjadi pemimpin di tengah masa kritis seperti ini. Benar sesungguhnya menjadi pemimpin dan pengelola negara terkadang juga harus memakai hati nurani bukan hanya berbasis fakta ekonomi. Harus berani mengambil risiko dan menjadi tidak populer demi kemaslahatan masyarakat. Harus mampu menentukan skala prioritas. Untuk apa Indonesia menjadi kaya dan terjebak dalam indikator dan angka-angka ekonomi semata, jika pada akhirnya kesehatan masyarakat menjadi terancam dan pada akhirnya nelangsa? Pada akhirnya ekonomi pun akan jatuh juga.

Penyemprotan Disinfektan. Sumber: Merdeka.com

Jangan lupa juga kesetiakawanan sosial kita serta budaya kita untuk bergotong royong membantu sesama harus kembali digalakkan. Kita dapat mencontoh bagaimana public figure Korea Selatan menyumbangkan bermiliar-miliar hartanya untuk membantu mengatasi wabah ini. Bagaimana masyarakat umum di Tiongkok secara sukarela menyumbangkan apapun yang mereka miliki seperti masker, uang, hand sanitizer, tenaga dan lain sebagainya untuk menanggulangi penyakit ini. Saya yakin jika bersama kita pun bisa.