Mohon tunggu...
Adrian Chandra Faradhipta
Adrian Chandra Faradhipta Mohon Tunggu... Lainnya - Menggelitik cakrawala berpikir, menyentuh nurani yang berdesir

Praktisi rantai suplai dan pengadaan industri hulu migas Indonesia_______________________________________ One of Best Perwira Ksatriya (Agent of Change) Subholding Gas 2023____________________________________________ Praktisi Mengajar Kemendikbudristek 2022____________________________________________ Juara 3 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Umum Tingkat Nasional SKK Migas 2021___________________________________________ Pembicara pengembangan diri, karier, rantai suplai hulu migas, TKDN, di berbagai forum dan kampus_________________________________________ *semua tulisan adalah pendapat pribadi terlepas dari pendapat perusahaan atau organisasi. Dilarang memuat ulang artikel untuk tujuan komersial tanpa persetujuan penulis.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Masa Kelam DPR RI Periode 2014-2019 dan PR Besar Anggota DPR RI 2019-2024

11 September 2019   10:52 Diperbarui: 2 Oktober 2019   10:43 390
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kinerja DPR 2014-2019, Sumber: Tirto.co.id

Rendahnya produktivitas DPR pada periode lalu tentu harus menjadi cambuk utama untuk legislator periode selanjutnya untuk mengejar ketertinggalan. Berikut beberapa usulan yang harusnya dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kinerja DPR RI:

  • DPR RI harus mengurangi kunjungan kerja yang terlalu banyak dan kurang efektif. Banyak cara lain yang bisa dijadikan media untuk menyerap aspirasi konstituen dan masyarakat Indonesia. Salah satunya memanfaatkan teknologi informasi melalui email, teleconference, skype, dan lain sebagainya. Jikapun harus hadir dan berkunjung ke daerah konstituen manfaatkan waktu reses secara optimum dan terjadwal.
  • Pada level lembaga Perlu dibuatkan mekanisme sanksi jika DPR tidak mencapai target produk legislasinya semisal pengurangan anggaran DPR jika mereka tidak memenuhi Prolegnas pengesahan UU. Jika kurnag dari 20% maka anggaran dikurangi 15% dan seterusnya.
  • Pada level keanggotaan DPR dan Dewan Kehormatan harus dengan tegas membuat mekanisme sanksi semisal pengurangan tunjangan dan sebagainya jika seorang anggota memiliki tingkat kehadiran dibawah 80% atau mekanisme scoring/rapor atas pelanggaran yang dilakukan para konstituen lainnya. Mereka juga perlu dengan terbuka membuka data absensi para wakil rakyat di senayan tersebut ke masyarakat. Jika perlu buat pengumuman resmi di laman ataupun media sosial DPR. Jadikan juga budaya reward and punishment terhadap para anggota DPR RI.
  • Sepertinya DPR juga perlu membuat aplikasi pengawasan yang resmi yang dapat diunduh dan diakses oleh masyarakat untuk mengetahui berita tentang DPR serta kinerja masing-masing anggota DPR. Hal ini untuk menjamin para konstituen dapat memastikan wakil mereka bekerja secara optimal.
  • Perlu juga untuk masing-masing anggota DPR untuk dituntut membuat laporan ataupun artikel tentang kinerja serta pandangan mereka terhadap isu-isu terkini di pemerintahan Indonesia.
  • Masing-masing anggota DPR juga perlu mengadakan acara diskusi-diskusi yang fokus pada isu-isu terkini terkait fungsi mereka, diskusi-diskusi ini bisa melalui berbagai media online jika jaraknya jauh maupun offline. Hal ini bisa dijadikan sarana memperkaya ilmu dan menjaring aspirasi kepada masyarakat.
  • Anggota DPR juga perlu meningkatkan kompetensi dan skills mereka sebagai legislator. Tidak perlu dengan kunjungan ke luar negeri bisa melalui mengundang pembicara ke senayan maupun training online jika diperlukan.

Pada akhirnya para anggota DPR masa jabatan 2019-2024 perlu dengan segera mengevaluasi diri mereka serta belajar dari rendahnya kualitas kinerja DPR di periode sebelumnya. 

Mereka harus ingat akan tugas pokok legislasi, pengawasan dan anggaran. Mekanisme checks and balances harus dijalanakan secara penuh jangan karena partai pendukung pemerintahan mendominasi di senayan, menjadi alasa untuk melempem mengawasi dan membersamai pemerintah dalam menjalankan negara. 

Paling penting, tanggungjawab mereka terhadap Tuhan dan masyarakat adalah hal yang harus mendasari tindak tanduk mereka. Mereka mungkin bisa lari dari pandangan manusia, namun mereka tidak mungkin lari dari pandangan Tuhan, terlebih juga masyarakat sekarang sudah pintar dan bisa membaca gerak gerik para wakilnya di senayan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun