Belakang Hotel (Watchdoc documentary)
PERINGATAN! tulisan dibawah ini merupakan konsumsi masyarakat dengan umur di atas 17 tahun dan tidak memiliki kecacatan dalam bernalar. Sebuah karya yang luar bisa dari Watchdoc documentarry,sebuah kritik atas ketidakadilan ditanah air kita dengan dalih kemajuan bangsa.
Air merupakan koponen yang vital bagi keberlansungan kehidupan manusia, air dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan kebutuhan primer lainnya.Â
Air bersih siap konsumsi biasanya didapatkan dari pipa PDAM atau sumur pribadi yang memanfaatkan air tanah, seperti warga Miliran, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang mayoritas menggunakan air sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air karena alasan tidak mampu membayar pajak jika menggunkan air PDAM, namun perubahan kawasan kota yang mengundang para kapitalis untuk menanamkan modal mereka membangun hotel-hotel untuk kepentingan komersial telah berdampak pada mereka.
Sumur warga Miliran yang dibangun oleh orang tua mereka sudah 3 generasi belum pernah mengalami kekeringan, namun sejak dibangun hotel Fave disamping pemukiman mereka telah membuat sumur-sumur warga mengalami kekeringan. Protes atas ketidakadilan yang mereka terima berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa bumi air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.
Pihak hotel mengklaim sudah lolos tes uji AMDAL, mereka juga menyatakan bahwa mereka menggunakan air PDAM untuk pengoperasian hotel namun argumen ini dibantah oleh salah satu warga yang menyatakan tidak masuk akal mengisi kolam renang dengan mengunakan air dari PDAM.
Karena sumur mereka mengering banyak dari mereka yang membeli air untuk konsumsi dan untuk mandi mereka harus pergi kepasar dengan membayar 2000 rupiah setiap mandi. Para warga menuntut untuk mengkaji pembangunan hotel didaerah Yogyakarta yang pesat dan memberi dampak langsung kepada warga.
Memorandum of undersatand diajukan oleh warga miliran dengan maksud antara pemodal dan masyarakat setempat di fasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah yang diwakili BLH kota yogyakarta menyatakan bahwa setiap bulan oktober  air tanah turun dengan salah satu faktor kemarau, pemerintah menjanjikan uji pemompaan tes untuk membuktikan dan mengunakan kamera lubang bor yang berfungsi sebagai pemantau pipa.
Persaingan antara warga miliran dan pihak hotel harus bisa ditangani dengan bijak oleh pemerintah. Jangan sampai kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dibangun diatas penderitaan rakyat kecil. Sudah seharusnya kekayaan alam indonesai bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara yang memiliki hak konstitusi yang sama bukan hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang yang kaya saja.
Jargon Hamemayu Hayuning Bawana jangan sampai tidak terjadi disini, ini merupakan pertanyaan yang harus ditanyakan kepada Ngarso Dalem Yogyakarta Hadiningrat yang memiliki mandat menjaga Negara Yogyakarta, mari kita boikot hotel yang bermasalah, mari dukung masyarakat Yogyakarta yang punya masalah, mari kita ingatkan pemerintah Yogyakarta yang bermasalah.
