Kemanusiaan dan Politik di Natuna

Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil mengevakuasi 237 WNI dari Kota Wuhan dan sekitarnya di Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina (RRC). Para WNI dan seorang WNA yang menikah dengan seorang WNI tersebut dievakuasi dengan pesawat komersial Batik Air langsung dari Wuhan ke Batam. Dari Batam, mereka diangkut menggunakan tiga pesawat angkut milik TNI menuju Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad di Natuna untuk menjalani observasi selama 2 pekan.

Ternyata tidak seperti yang diduga sebelumnya, kedatangan WNI tersebut ke Natuna, justru mendapat penolakan dari warga setempat. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan. 

Kedatangan saudara-saudara kita sesama WNI yang mestinya disambut dengan tangan terbuka, justru harus menghadapi penolakan dari saudara sebangsanya sendiri.  

Alasan penolakan warga Natuna bisa dimaklumi karena ketidakpahaman mereka dengan kondisi para WNI tersebut yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh pemerintah RRC dan dinyatakan sehat. 

Meskipun mereka sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, namun sesuai dengan protokol atau aturan dari WHO, para WNI yang dievakuasi tersebut harus menjalani proses observasi selama dua minggu di lokasi yang aman. 

Setelah melalui berbagai pertimbangan, pemerintah memilih Pangkalan TNI AU Raden Sadjad di Natuna yang dianggap paling siap dan jaraknya relatif lebih jauh dari pemukiman penduduk. 

Hal yang sangat disayangkan adalah sikap dari Bupati Kepulauan Natuna Abdul Hamid Rizal dan Wakilnya Ngesti Yuni Suprapti yang semestinya mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk menenangkan warganya justru ikut menolak, bahkan menerbitkan surat edaran untuk meliburkan sekolah.

Sikap Kepala Daerah setempat tersebut terkesan lebih bernuansa politis ketimbang kemanusiaan. Oleh karenanya wajar jika menimbulkan dugaan adanya muatan politik sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Beliau menduga demonstrasi penolakan WNI tersebut ditunggangi oleh tokoh politik setempat sehubungan dengan akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam waktu dekat.

Hal yang mestinya dipahami oleh kepala daerah setempat ataupun kepala daerah lainnya adalah negara kita Republik Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal, oleh karenanya semua kepala daerah harus tunduk pada kebijakan pemerintah pusat. 

Sikap kepala daerah di Kepulauan Natuna dan di beberapa daerah lainnya sebelumnya yang terkadang berbeda dengan pemerintah pusat perlu segera disikapi agar hal tersebut tidak terulang kembali. Apabila dipandang perlu, Pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang Undang-undang Otonomi Daerah dan Pilkada yang diterapkan selama ini agar kedepannya tidak melahirkan raja-raja kecil yang bisa mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.