Mohon tunggu...
Syahroni Batik
Syahroni Batik Mohon Tunggu... Sedang Belajar Agribisnis

Selain menulis artikel ilmiah, Tertarik juga menulis artikel-artikel ringan di media massa

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Ketahanan Pangan: "Tantangan Pandemi dan Resesi"

16 Oktober 2020   21:25 Diperbarui: 22 Oktober 2020   22:23 137 10 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Ketahanan Pangan: "Tantangan Pandemi dan Resesi"
Sumber: NERACA/ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/kye

Isu pangan merupakan isu yang krusial. Ia menyangkut hidup matinya bangsa seperti kata Ir. Soekarno. Menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk merupakan kewajiban negara yang juga harus diikuti peran serta pelaku usaha pertanian (Agripreneur) dan pelaku utama pertanian (petani dan buruh tani). 

Negara juga wajib mejamin hak atas pangan bagi seluruh penduduknya. Selain hak atas pangan, negara juga harus menjamin akses pangan bagi setiap penduduk, terutama penduduk yang tinggal didaerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Keterjangkauan pangan juga harus dipastikan dapat menyesuaikan dengan daya beli masyarakat.

Konsep Ketahanan pangan yang dibangun ada dasar kedaulatan pangan dan kemandirian pangan patut menjadi sorotan. Saat ini, ketahanan pangan dihadapkan pada dua kondisi yang tidak menguntungkan bagi petani sebagai produsen, maupun masyarakat luas sebagai konsumen. Pemerintah juga dihadapkan pada masalah distribusi pangan yang seharusnya merata, terjangkau, dan bermutu.

Pertama, pangan dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan distribusi pangan terhambat, sehingga dibeberapa daerah memiliki harga pangan yang tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi. Pandemi juga menghambat akses petani terhadap faktor-faktor produksi seperti pupuk dan pestisida. Dalam hal pemasaran hasil pertanian, petani juga dihadapkan pada situasi yaitu sulitnya mendistribusikan hasil panen, sehingga kemudian hasil panen harus dijual dengan harga rendah. 

Lain halnya dengan daerah perkotaan yang merupakan daerah industri, harga pangan justru naik. Sebagai contoh, di daerah sentra produksi padi seperti Jawa, dan sebagian wilayah Sumatera, harga pangan beras justru rendah. Sedangkan untuk daerah yang bukan penghasil beras seperti Kalimantan, Maluku dan Papua Barat, harga beras justru tinggi. Data tersebut merupakan data Badan Pusat Statistik per Oktober 2020.

Kedua, pandemi menyebabkan melambatnya aktivitas ekonomi, terutama di sektor riil. Resesi teknikal sebagai akibat dari perlambatan ekonomi, bahkan telah diumumkan pada bulan Agustus lalu. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia y-on-y triwulan kedua 2020 terkontraksi 5,32 persen sedangkan q-to-q telah tumbuh negatif sejak triwulan keempat 2019. Dampaknya terhadap pangan adalah mengenai keterjangkauan, harga pangan dibeberapa daerah meningkat, sedangkan daya beli masyarakat justru menurun sebagai akibat dari PHK (pemutusan hubungan kerja). Pola konsumsi masyarakat juga berubah seiring dengan berubahnya pendapatan per kapita akibat PHK dan pengangguran yang meningkat. Kondisi ini dikhawatirkan bukan hanya berdampak pada penggangguran dan kemiskinan, tetapi juga akan berdampak juga pada bertambahnya angka kekurangan gizi (stunting).

Oleh karena itu, pada dua kondisi yang tidak menguntungkan ini, peran pemerintah sangat penting sebagai policy maker. Kebijakan yang diambil harus tetap memperhatikan aspek kesehatan yang terkait dengan memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga diharapkan pandemi cepat berakhir, yang disamping itu juga harus segera ditemukan vaksin yang tepat. Hak atas pangan setiap penduduk dimasa pandemi ini harus terpenuhi. Distribusi pangan dari petani ke masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga keterjangkauan dan akses pangan dapat terwujud. Selain itu, kebijakan juga harus diarahkan pada usaha recovery economic melalui bantuan modal dan pelatihan kepada UMKM sektor pertanian sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi new normal.

Pada akhirnya, penyelenggaraan pangan harus sesuai dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 yaitu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

VIDEO PILIHAN