Kekayaan sumber daya alam khususnya minyak bumi Provinsi Riau sudah terkenal dari sabang hingga merauke bahkan di dunia internasional. Dan sejarah membuktikan bangsa penjajah seperti Belanda, Inggris, dan Jepang datang ke Indonesia sangat ingin menguasai dan menyedot sumber daya alam Indonesia khususnya minyak bumi yang ada di Riau.
Ya, minyak bumi Riau bagi bangsa penjajah mempunyai daya pikat tersendiri yaitu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan perang dan juga karena cadangan yang dimilikinya mencapai 51,5% dari cadangan nasional.
Namun ironisnya harga BBM di Riau harga jualnya tinggi ketimbang daerah yang bukan penghasil minyak. Premium langka, pertalite mahal serta menjadikan Riau masuk dalam daftar terstas secara nasional dengan harga jual Rp. 8.000 perliter. Yang katanya Riau daerah penhasil minyak bumi namun pada kenyataanya harga BBM menyekik rakyat.
Dan terkadang penulis berpikir bahwa tempat dimana kita tinggal saat ini hanyalah mempertahankan reproduksi struktur kelas. Artinya tidak ada pembaruan struktur atau hanya menciptakan yang sudah ada. Kenapa begitu? Coba lihat dari tahun 1950 hingga sekarang minya bumi Riau dikuras oleh chevron maupun BUMN (Pertamina), namun hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi rakyat Riau, buktinya masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.Â
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah dan persentase penduduk miskin Riau pada Maret 2017 adalah 514,62 ribu jiwa atau 7, 78 perseb dari total penduduk.
Pada hari Senin (5/3/2018) yang lalu menjadi puncak kesabaran mahasiswa, melalui Aliansi BEM se Riau menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Riau. Aksi tersebut awalnya tak mampu memasuki gedung karena penjaga menutup pagar, tapi pagar tersebut tak mampu menahan semangat mahasiswa menyampaikan aspirasi rakyat. Mahasiswa berhasik merangsak masuk dan menjebol pintu rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang saat itu sudah kosong ditinggal para wakil rakyat yang sudah selesai menggelar rapat membahas harga BBM.
DPRD harus memainkan perannya dengan baik, kenapa? Jika dipandang dari sudut sosiologi maka hal ini sesuai denga teori fungsional yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, teori ini menjelaskan bagaimana tiap bagian harus berfungsi. Dan disini DPRD sebagai wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, duduk dikursi dan rapat haruslah memihak pada rakyat bukan malah sebaliknya. Sebab DPRD adalah kartu penenangnya masyarakat.
