Setelah terlepas dari belenggu rezim diktator Husni Mubarak selama hampir 31 tahun (1981-2011), Mesir mengadakan pemilu demokratisnya. Partai Hurriyah wal Adalah (Kebebasan dan Keadilan) partai besutan kekuatan politik Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi pemenang pemilu dan menguasai 47% kursi parlemen. Untuk kursi presiden, pada pemilihan putaran kedua yang berlangsung bulan Juni 2012, Ikhwanul Muslimin mengajukan Mohammad Mursi sebagai capres dan dinyatakan menang, mengalahkan mantan perdana menteri Ahmed Shafiq.
Mohammad Mursi yang merupakan presiden terpilih melalui pemilu yang demokratis tidak lama duduk di kursi pemerintahan setelah terjadi kudeta militer pada bulan Juli 2013 yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Abdul Fatah Asisi. Pihak Ikhwanul Muslimin tak tinggal diam. Pasca kudeta, gelombang massa yang menentang Asisi berkobar. Militer pun kembali berkuasa dan menebar terornya. Dalam hitungan hampir 30 hari sejak kudeta terjadi, ratusan demonstran dilaporkan tewas, ribuan terluka, dan ribuan lainnya ditangkap.
[caption id="attachment_327554" align="aligncenter" width="610" caption="Ricuh Demo Menentang Kudeta Militer di Mesir, 2013 (Sumber republika.co)"][/caption]
Indonesia nyaris memiliki alur sejarah yang sama. Setelah terbebas dari cengkraman rezim Orde Baru selama 32 tahun melalui Reformasi 1998, pada tahun 1999 kita mengadakan pemilu demokratis perdana sejak 1955. Namun saat itu militer kita masih menjaga syahwat kuasanya. Kala itu sipil lebih memegang peran dalam transformasi politik besar-besaran di republik ini di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.
Tapi kita tak boleh lupa dengan pergerakan underground militer seputar 1998. Di tengah kerusuhan yang menerpa pada bulan Mei 1998, pihak militer berusaha memancing dalam keruh.
Nama Prabowo Subianto santer disebut sebagai pihak yang mempunyai syahwat militer kalap untuk melakukan kudeta pada 1998 sebagaimana Jenderal Asisi di Mesir tahun 2013. Bahkan Prabowo sempat mengungkapkan penyesalannya karena tidak melakukan kudeta selagi ada kesempatan.
[caption id="attachment_327555" align="aligncenter" width="536" caption="Kudeta Gagal 1998? (sumber: kompasiana.com)"]
Dan kini, datang peluang Prabowo Subianto untuk menjadi orang nomor satu di republik ini melalui Pemilu. Yang membedakan adalah,jika militer di Mesir melalui Jenderal Asisi terang-terangan melakukan konfrontasi Ikhwanul Muslimin, di sini Prabowo Subianto malah menggandeng PKS, partai yang mengusung ideologi sama dengan gerakan yang dipelopori Hasan Al-Bana tersebut.
Tapi tampaknya kehadiran PKS dalam koalisinya dengan Gerindra bakal menjadi api dalam sekam. Setelah beredar luas video Hashim Djojohadikusumo(Penopang finansial utama sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra) yang secara telak menyerang PKS dan menuduhnya sebagai pihak intoleran dan diskriminatif, terkuaklah bahwa koalisi Gerindra-PKS dibangun di atas pondasi yang rapuh.
[caption id="attachment_327557" align="aligncenter" width="420" caption="Prabowo-Anies Matta (Sumber: tribunnews.com)"]
Dalam pidato penyampaian Visi Misi Gerindra di depan perkumpulan USINDO, perkumpulan yang menjadi jembatan lobi antara Amerika Serikat – Indonesia, Hashim berusaha keras meyakinkan khalayak Amerika bahwa Prabowo Subianto sangat Pro-Amerika dan Gerindra akan menjadi mitra istimewa dengan Amerika jika Prabowo terpilih sebagai presiden. Selain itu ia menuding PKS sebagai Partai intoleran dengan melakukan pemecatan besar-besaran di Kementerian Pertanian yang disebutnya ‘dikendalikan PKS’. Hashim menambahkan bahwa diskriminasi ini harus dihentikan. Selengkapnya baca ulasan saya sebelumnya: Hashim Hendak Libas PKS.
[caption id="attachment_327556" align="aligncenter" width="535" caption="Hashim Djojohadikusumo, Wahington DC, 2013 (sumber: flickr.com/photos/usindo)"]
Gerindra lewat Hashim sedang mencari muka. Karena catatan hitam pelanggaran HAM di masa lalu, Prabowo memiliki hubungan yang buruk dengan Negara Paman Sam. Visanya pun ditolak. Namun akibat kepentingan masing-masing pihak untuk menjalin kerjasama, utamanya bidang ekonomi, mau tidak mau rekonsiliasi harus dibuka. Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara. Jika terpilih sebagai Presiden, sumber daya Indonesia baik alam maupun manusianya kiranya lebih menggiurkan bagi Amerika dan kekuatan Barat lain dibanding catatan pelanggaran HAM Prabowo.
Untuk memuluskan rekonsiliasi dengan pihak Barat, Prabowo mesti memperhitungkan faktor PKS. Partai bebasis islam terkuat di Indonesia dan beberapa kali terbukti mempunyai mesin poltik solid ini dapat menjadi duri dalam daging bagi kelancaran hubungan Prabowo dengan Barat. Jika Jenderal Asisi mencari perhatian Barat dengan memberangus Ikhwanul Muslimin, Prabowo akan menggunakan formula serupa pada PKS yang kebetulan memiliki ideologi yang sama dengan Ikhwanul Muslimin. Ini akan menjadi point plus bagi Barat jika Prabowo dapat menyingkirkan partai kuat yang berideologi Islam.
Isu pelanggaran HAM yang senantiasa menghantui Prabowo Subianto dapat ‘ditebus’ dengan mengebiri kekuatan politik islam di Indonesia. Politik Dunia Barat dengan Islam sampai hari ini belum juga dapat berdamai. Jalan kekerasan yang seringkali ditempuh menunjukkan rasa frustrasi atas buntunya jalan rekonsiliasi tersebut.
Peristiwa penculikan dan pembunuhan para aktivis Ikhwanul Muslimin oleh rezim militer di Mesir berpotensi kuat mengambil tempat di Indonesia. Prabowo pada 1998 sudah melakukan perbuatan serupa. Demi mengembalikan kepercayaan Dunia Barat, Prabowo takkan segan mengulangi cara-cara kotornya lagi. Dahulu, korbannya adalah aktivis penentang rezim mertuanya, Soeharto. Kini demi syahwat politik pribadinya, kekuatan politik Islam takkan segan untuk dilibasnya. Penculikan, penahanan tanpa peradilan, jugapembunuhan terhadap penghalang ambisi politiknya bisa dilakukan kembali oleh Prabowo Subianto.
Naudzubillaahi mindzalik
[caption id="attachment_327559" align="aligncenter" width="606" caption="Ikhwanul Muslimin: kiblat ideologi PKS (diolah dari kompas.co)"]
