[caption id="attachment_186364" align="aligncenter" width="555" caption="Andai saja semua Kendaraan Plat merah ada tulisannya seperti ini/ semacamnya pasti Negara ini bs menghemat Triliunan Rupiah (Dok)"][/caption] Follow Me : @assyarkhan
Kedua : Gubernur yang tidak Profesional
Profesional menurut pandangan Saya adalah ketika Seorang Gubernur mampu memisahkan mana urusan Pribadi dan mana urusan bangsa, mana urusan Parpol mana urusan Negara. Artinya seorang Gubernur adalah seorang Bangsawan dan seorang Negarawan. Jika tidak mampu memisahkan ini maka dia termasuk Gubernur yang gagal, Siapa mereka? Pembaca cari saja Gubernur atau Calon Gubernur yang saat ini rangkap jabatan , sebuah kata bijak dari seorang Pilosof berbunyi : “Tidak ada yang bisa memberikan 2 perhatian dalam waktu yang sama, pastilah ada yang dirugikan “
Seorang Bangsawan dapat memisahkan mana urusan pribadi dalam pengertian penggunaan kendaraan milik pemerintah dan sebagainya, jangan sampai untuk kampanye menjadi Gubernur tetapi menggunakan APBD daerah khususnya ini untuk Gubernur dan Walikota yang masih menjabat, seperti Fauzi Bowo, Alex Noerdin dan Joko Widodo, atau tidak menggunakan jabatan Gubernur untuk kemudian memperkaya pribadi.
Untuk seorang Negarawan itu adalah seorang yang mampu memisahkan mana kepentingan Parpol dan mana kepentingan Negara yang diurusnya, alangkah lebih baiknya untuk Seorang Gubernur atau jabatan apapun di Negara ini termasuk Presiden, walikota, menteri dan sebagainya melepaskan jabatannya di kepartaian, agar mampu memisahkan dua urusan tersebut. Jika tidak maka tidak ada yang yakin dua urusan yang berbeda ini bisa disatukan. Kita harus memberikan apresiasi kepada pejabat Negara di level apapun saat menjabat dia melepaskan kepengurusaannya di Partai, karena saat ini dia sudah menjadi milik rakyat bukan milik partai lagi. Pemilih Jakarta dan pemilih di berbagai Pilkada harus cerdas melihat ini, mana kandidat yang berkomitmen mengurus rakyat ketimbang mengurus partai atau kelompoknya jika sudah menjabat.
Seorang Gubernur harus mempunyai komitmen kuat yang sejalan dengan visi serta misi dari wilayah yang dipimpinnya demi kepentingan masa depan Provinsi tersebut dan masa depan bangsa secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya, dari beberapa penelitian menyatakan bahwa kebanyakan Gubernur yang gagal sering kali memahami hal ini dengan cara yang keliru. Gubernur yang sukses melihat jabatannya dan amanah yang diberikan kepadanya sebagai sesuatu yang perlu dipelihara sebaik mungkin untuk kemajuan bangsa dan rakyat yang dipimpinnya, Gubernur yang gagal memandang jabatannya sebagai perpanjangan tangan PARTAI mereka, atau bahkan diri mereka sendiri untuk membangun '' Kerajaan Pribadi '' dan kekayaan sendiri.
Di Negara yang menjalankan Sistem Liberal Sekular dari seorang pemimpin yang liberal Sekular adalah kecenderungan mereka untuk mengunakan uang Negara demi kepentingan pribadi dan Partainya. Seorang Gubernur yang memiliki track record jelek adalah ketika dimasa jabatannya kekayaannya berlimpah dan naik sebagaimana apa yang disampaikan KPK.
Menjadi seorang GUBERNUR haruslah seseorang dengan kredibilitas moral yang sangat tinggi karena sebagai pemegang kendali utama, seorang Gubernur atau Calon Gubernursering memiliki asumsi yang salah mengenai kepemimpinan. Sering kali seorang pemimpin mengimplikasikan dirinya sebagai seorang “raja di negaranya sendiri” dan pemahaman yang salah itu akan sangat berbahaya jika dilakukan secara terus menerus. Stop Liberal Sekulerisme Indonesia untuk menghentikan aktivitas Korupsi dan penggunaan Uang Negara untuk kepentingan Partai, Pribadi dan Kelompok tim Sukses.
Hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah integritas & Kredibilitas Moral. Siapa Dia? Cari Referensi Gubernur Anda di Media, Gubernur mana atau cagub yang mana saja yang memiliki Integritas dan Kredibilitas Moral yang baik. Saatnya memilih yang tepat!
(Bersambung)
Bandung, 7 Juni 2012