Pilgub DKI 2017 terasa lebih istimewa dibanding pilkada-pilkada di daerah lain, bahkan dinamikanya saja mengingatkan kita akan serunya Pilpres 2014 lalu. Media mainstream memberikan porsi liputan lebih banyak, bahkan pejabat negara entah itu anggota DPR, DPD, mantan menteri, hingga akademisi turut latah berkomentar seputar Pilgub DKI 2017.
Untuk saat ini, tokoh cerita di Pilgub DKI 2017 masih didominasi oleh Ahok sang Gubernur DKI. Namun sadarkah kita, bahwa pertaruhan di Pilgub DKI 2017 ini lebih besar dari sekedar Ahok semata. Setidaknya ada 3 hal, alasan mengapa dikatakan demikian.
1. Kematangan Demokrasi Indonesia
Secara sederhana demokrasi bisa dipahami sebagai cara / mekanisme pengelolaan kekuasaan dalam pemerintahan. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Indonesia sudah mencicipi berbagai demokrasi ala indonesia, seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, maupun demokrasi Pancasila, nah disinilah letak pertaruhannya. Pada Pilgub DKI 2017 kita akan melihat bagaimana kematangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi.
Manakala Pemilu sebagai instrumen demokrasi tidak dapat dilaksanakan, maka ini menjadi sinyal kejatuhan demokrasi di Indonesia; karenanya penting menjaga netralitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tidak diingkari bahwa Pemilu adalah pertarungan kepentingan, karenanya rawan intervensi dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan politiknya. Kita boleh saja bangga sebagai salah satu negara demokrasi berpenduduk terbanyak di dunia, tetapi bagaimana proses demokrasi dijalankan itu jauh lebih penting.
antusias warga untuk pemilu, sumber : www.antaranews.com
2. Evolusi Partai Politik
Partai Politik sebagai organ demokrasi, mendapatkan tantangan untuk bisa mengikuti jaman. Parpol di era demokrasi parlementer merupakan akses bagi kaum cerdik pandai saat itu, dimana rakyat masih dilingkupi mentalitas feodalisme. Tidak ada stabilitas politik, yang ada hanya ego di tingkatan elit parpol. Hasilnya hanya perpecahan dan rakyat yang menderita. Di era demokrasi terpimpin, peran parpol (terlebih mereka yang di legislatif) tidak memiliki fungsi kontrol. Sedangkan di era demokrasi Pancasila (orba), parpol hanya sebagai “rubberstamp” kebijakan pemerintah (“paduan suara” seperti sindiran Iwan Fals). Di era reformasi, parpol seperti lepas kendali (maklum sekian tahun terkekang, seperti kucing baru pertama keluar dari kandang) dan banyak orang demam membuat parpol, soal ideologi belakangan.
Di era keterbukaan informasi dan kemajuan tingkat pendidikan masyarakat, parpol diharapkan mampu memodernkan dirinya. Proses kaderisasi (pembinaan SDM) parpol harus diperhatikan, agar output yang dihasilkan bisa sinergi dan sesuai dengan tantangan jaman yang ada. Jangan lagi ada parpol yang mencalonkan figur tidak jelas (meski dia selebritis atau jenis orang terkenal lainnya) yang tidak memiliki rekam jejak dan kemampuan di bidang pemerintahan untuk menjadi bupati, walikota ataupun gubernur sekalipun. (jangan membuat rakyat jauh menderita)
Momen Pigub DKI 2017 menjadi momen titik balik, momen evolusi parpol. Sodorkan kader yang benar-benar bermutu untuk memimpin rakyat. Jangan melakukan blunder dengan mendukung orang yang buruk rekam jejak maupun tingkah lakunya, karena rakyat tidak buta dan bodoh. Jangan pula memusuhi calon hanya karena jalur yang dipilihnya adalah independen, sebab sikap itu menunjukan kualitas anda (parpol). Didiklah kader anda (entah di DPR, DPRD sekalipun) untuk berstatement secara bijak dan pintar, karena stigma buruk yang dikenakan pada kader anda tentu akan dikenakan pada parpolnya.
